Sumedang Ngebut Program MBG, Bahan Pangan Wajib dari Petani Lokal

SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan seluruh pasokan pangan bersumber dari petani dan pemasok lokal guna memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan gizi masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati di Sumedang, Selasa, mengatakan upaya ini diharapkan memperkuat ekonomi lokal sekaligus mendukung program strategis nasional untuk meningkatkan gizi masyarakat.

“Pada prinsipnya Kabupaten Sumedang siap mendukung penuh program MBG dengan skema rantai pasokan lokal yang melibatkan petani dan pelaku usaha pangan di daerah,” katanya.

Menurut Tuti, pertemuan bertujuan menjembatani komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait skema rantai pasokan bahan baku MBG agar benar-benar berasal dari potensi lokal.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Tuti menerima Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) untuk wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon, Kuningan, Majalengka, Karawang, Sumedang, Indramayu, serta Kabupaten dan Kota Bekasi di Ruang Rapat Sekda, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS).

“Kabupaten Sumedang sudah memiliki sistem pemantauan dan pelaksanaan program MBG, termasuk data ketersediaan bahan baku pangan yang dapat disesuaikan dengan menu MBG tanpa mengabaikan standar gizi,” ujarnya.

Sebelumnya hingga Desember 2025, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sumedang telah menjangkau sekitar 220.000 penerima manfaat atau sekitar 61 persen dari total sekitar 365.000 sasaran yang ditargetkan. Jumlah ini masih dalam proses percepatan agar mencapai 100 persen cakupan pada Februari 2026.

Pemkab Sumedang juga telah membangun 114 dapur MBG yang beroperasi, dari target total pembangunan sebanyak 190 dapur dengan jumlah dapur yang beroperasi, 47 dari 86 dapur yang wajib sertifikasi telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk menjamin keamanan dan kesehatan pangan.

Ia menambahkan Sumedang siap menjadi daerah percontohan dalam penerapan rantai pasokan lokal untuk program MBG, sambil menunggu regulasi teknis dari BGN.

“Secara sistem kami sudah siap, tinggal bagaimana pengaturan regulasi dari BGN agar pelaksanaannya berjalan optimal,” katanya.

Sementara itu, Kepala KPPG Yulian mengatakan kunjungannya ke Kabupaten Sumedang difokuskan pada percepatan program MBG, terutama dalam penguatan rantai pasokan pangan berbasis lokal.

“Kami ingin memastikan pasokan MBG benar-benar berasal dari lokal dan tidak dimonopoli oleh pihak tertentu karena hal itu tidak sesuai dengan instruksi Presiden,” ujarnya.

Menurut Yulian, Presiden menekankan agar program MBG memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani dan pelaku usaha pangan daerah.

Ke depan, KPPG akan berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Sumedang, seperti Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, untuk memastikan ketersediaan dan validitas data pasokan pangan daerah.