Pemkab Tangerang Dorong Pengawasan Medsos untuk Cegah Radikalisme Anak

Doc: ANTARA/Azmi Samsul M

Ket. Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah.

KABUPATEN TANGERANG - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Banten, Intan Nurul Hikmah mengingatkan orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak di media sosial (medsos) guna mencegah paparan paham radikalisme di ruang digital.

Ia menekankan agar seluruh keluarga, masyarakat, dan instansi terkait di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Serang untuk mengawasi aktivitas anak.

"Paling tidak sebagai orang tua, guru memberikan imbauan, agar anak ini dipantau dalam pergerakan di media sosial. Kita tidak tahu aktivitas mereka menggunakan media sosial seperti apa. Tetapi kita bisa, bagaimana kita atur apa yang bisa mereka konsumsi dan menyebarkannya," ungkap Wabup Intan di Tangerang, Senin.

Menurutnya, kalangan anak muda menjadi pihak yang paling rentan terpapar paham radikal lewat media sosial, lantaran tidak memiliki literasi yang cukup untuk menyaring segala informasi.

Untuk menangkal hal tersebut, kata dia, seluruh pihak, termasuk peran orang tua bisa memperkuat sosialisasi tentang media digital yang ramah informasi kepada anak muda.

"Kalau urusan gadget itu kita saja tidak bisa memantau, kita tidak bisa membatasi anak-anak untuk mengakses informasi. Tetapi setidaknya kita bisa memberikan pemahaman kepada anak dalam menggunakan media sosial sebijak mungkin," tuturnya.

Selain itu, menurut dia, perlu upaya memperkuat literasi ruang digital yang ramah dan bijak agar anak muda tidak mudah terpapar paham radikal. Apalagi, lanjutnya, banyak ruang media yang bermuatan ujaran kebencian dan konten sensitif lainnya.

Oleh sebab itu ia menegaskan peran orang tua dan keluarga sangat diperlukan untuk pengawasan agar anak muda paham informasi dan tidak mudah terpapar paham radikal tersebut.

"Bagaimana caranya, kita tekankan agar anak itu sebijak mungkin menggunakan medsos. Menyebarkan konten sesuatu juga harus bijak, karena seperti saat ini banyak ujaran kebencian sudah melanggar undang-undang," kata Wabup Intan.