Purbaya: Defisit APBN Diperlebar agar Indonesia Tak Kembali ke Krisis 1998

Jakarta - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (27/1), menyampaikan pihaknya sengaja memperlebar defisit anggaran hingga mendekati ambang batas 3 persen guna mencegah terulangnya krisis ekonomi 1997-1998.

Menurutnya, keputusan memperlebar defisit bukanlah pilihan yang mudah.

Namun, langkah itu dinilai perlu demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan perlambatan.

“Dari sisi pemerintah, belanja, dan yang lain-lain saya memastikan semuanya itu membalikkan ekonomi. Jadi dampaknya fiskal juga defisitnya melebar. Tapi itu suatu langkah yang perlu dilakukan. Kalau enggak, kita kayak (krisis ekonomi) 1998 lagi,” kata Purbaya dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026.

Sebagai informasi, realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut melebar dibandingkan target awal defisit APBN 2025 yang sebesar 2,53 persen PDB.

Realisasinya pun nyaris menyentuh batas maksimal defisit 3 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sementara, APBN 2026 disepakati dengan target defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB.

Adapun langkah pemerintah memperlebar defisit fiskal tersebut menuai kritik dari berbagai pihak.

Namun, Purbaya menjelaskan bahwa secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen.

Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara.

Di tengah tren perlambatan ekonomi yang sedang menghantam Indonesia, dirinya memilih menerapkan kebijakan counter cyclical dengan meningkatkan belanja pemerintah, baik melalui program bantuan sosial maupun pemberian insentif pajak.

Kebijakan itu diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi agar bergerak lebih kuat.

“Kalau kita perlambat fiskal, (ekonomi) makin jatuh. Kita naikin pajak, makin jatuh. Jadi selama ini saya enggak pernah naikin tarif pajak, bea cukai. Tapi saya memastikan (strategi) yang ada diambil dan kita coba," ucap Bendahara Negara itu.

"Itu cost yang harus kita bayar untuk membalikkan arah ekonomi. Tapi yang penting kan fiscal sustainability-nya kita jaga terus," tambahnya.