Partai Pro-Militer Myanmar Klaim Menang Pemilu Versi Junta

YANGON - Partai pro-militer dominan di Myanmar memenangkan pemilu yang diselenggarakan junta, ujar seorang sumber partai kepada AFP pada Senin (26/1), setelah pemungutan suara selama sebulan yang oleh pemantau demokrasi dinilai hanya sebagai upaya mengemas ulang kekuasaan militer.

Dikutip dari Channel NewsAsia, meski militer menyatakan pemilu tersebut akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, tokoh demokrasi populer Aung San Suu Kyi masih ditahan sejak kudeta dan partainya telah dibubarkan. Para pengkritik juga menilai pemungutan suara itu telah direkayasa untuk menguntungkan sekutu militer.

“Kami sudah memenangkan mayoritas,” kata seorang pejabat senior Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) dengan syarat anonim karena tidak berwenang mengungkap hasil sementara.

“Kami berada pada posisi untuk membentuk pemerintahan baru,” ujarnya, setelah tahap ketiga dan terakhir pemungutan suara digelar pada Minggu. “Karena kami menang dalam pemilu, kami akan melangkah ke depan.”

Banyak analis menggambarkan USDP sebagai perpanjangan sipil dari militer, yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021 dengan menggulingkan pemerintahan demokratis Suu Kyi.

Pemungutan suara tidak dilakukan di wilayah luas yang dikuasai kelompok pemberontak yang bertempur dalam perang saudara pascakudeta, menjadi alasan lain bagi pihak yang meragukan legitimasi pemilu tersebut.

Hasil resmi diperkirakan akan diumumkan akhir pekan ini.

Lima tahun setelah kudeta, para analis menilai militer mengatur pemilu ini untuk memberi kesan legitimasi sipil atas kekuasaannya.

Saat meninjau tempat pemungutan suara di Kota Mandalay pada Minggu dengan mengenakan pakaian sipil, pemimpin junta Min Aung Hlaing tidak menutup kemungkinan akan menjabat sebagai presiden pemerintahan baru. Jabatan tersebut akan dipilih oleh mayoritas anggota parlemen setelah parlemen bersidang pada Maret mendatang.

“Meski hasil pemilu di dalam Myanmar tidak pernah diragukan, hasil yang paling penting adalah respons komunitas internasional,” kata pakar PBB Tom Andrews pekan lalu.
“Penerimaan internasional terhadap proses curang ini akan memundurkan upaya penyelesaian krisis secara nyata.”

Partai-partai yang memenangkan 90 persen kursi pada pemilu 2020 tidak muncul dalam surat suara kali ini, menurut Asian Network for Free Elections.

Di wilayah yang dikuasai junta, perbedaan pendapat telah diberangus, dengan undang-undang baru yang menghukum aksi protes atau kritik terhadap pemilu hingga 10 tahun penjara.

Lebih dari 22.000 orang saat ini mendekam di penjara junta, menurut kelompok pemantau Assistance Association for Political Prisoners.

Penolakan Internasional

Sebelumnya, otoritas Myanmar pada Minggu (25/1), merampungkan proses pemungutan suara, yang memasuki tahap ketiga, dalam pemilihan umum pertama sejak kudeta militer pada 2021, sebut laporan media setempat.

Dilaporkan Myanmar Radio and Television, tahap terakhir pemungutan suara di 63 kota, yang bermula pada Minggu pagi, selesai pada Minggu sore.

Presiden sementara Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing meninjau tempat pemungutan suara di Mandalay.

"Bukan urusan saya kalau komunitas internasional menolak mengakui (hasil pemilu) ini," kata Min Aung Hlaing merespons penolakan internasional terhadap pemilu di bawah junta militer, menurut laporan harian Irrawaddy.

Tahap pertama pemungutan suara berlangsung di 102 kota di seantero Myanmar pada 28 Desember lalu, sementara tahap kedua digelar di 100 kota pada 11 Januari.

Pemilihan umum kali ini menentukan anggota legislatif Parlemen Myanmar untuk majelis rendah maupun majelis tingginya, serta badan legislatif tingkat daerah. Usai dilantik, anggota Parlemen akan memilih presiden Myanmar yang akan membentuk pemerintahan baru.