Masuk Jajaran Pimpinan BI, Thomas Djiwandono Tegaskan Bank Sentral Tak Boleh Diintervensi

JAKARTA – Thomas Djiwandono menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi Bank Indonesia setelah resmi memperoleh persetujuan DPR RI sebagai Deputi Gubernur BI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.

Dia menekankan bahwa independensi bank sentral merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, serta kredibilitas kebijakan ekonomi nasional.

Komitmen tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan BI tetap berlandaskan pertimbangan profesional, bebas dari tekanan politik, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang perekonomian Indonesia.

Thomas menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, atas proses uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaluinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPR dan secara khusus pimpinan serta anggota Komisi XI yang kemarin telah menjalankan proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) secara baik,” kata Thomas seusai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1).

Ia mengatakan seluruh tahapan uji kelayakan dan kepatutan dijalani dengan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku sebagai bagian dari proses konstitusional pengisian jabatan Deputi Gubernur BI.

Menurut Thomas, persetujuan DPR RI terhadap dirinya disertai tanggung jawab besar untuk menjalankan mandat bank sentral secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip independensi.

Ia menegaskan salah satu komitmen utamanya adalah menjaga independensi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang.

“Seperti yang saya sampaikan dalam proses fit and proper test, komitmen saya adalah menjaga independensi bank sentral,” tegasnya.

Selain itu, Thomas juga menekankan pentingnya penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, pelarasan kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta mandat utama Bank Indonesia.

“Dan (komitmen lainnya) juga melaraskan kebijakan fiskal dan moneter,” ungkap dia.

Sebelumnya, ia menyebut perlunya penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter pada level likuiditas dan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang menurutnya berbeda dari skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi COVID-19.

Ia menyebutkan seusai uji kelayakan dan kepatutan bahwa kondisi perekonomian saat ini membutuhkan transmisi kebijakan yang lebih efektif dan terukur.