Filipina Protes Tiongkok atas Meningkatnya Perang Retorika Terkait LTS

MANILA - Kementerian Luar Negeri Filipina pada Senin (26/1) mengatakan bahwa mereka telah menyampaikan protes tegas kepada Kedutaan Besar Tiongkok dan duta besarnya di Manila terkait apa yang mereka sebut sebagai eskalasi perang retorika antara mereka dan pejabat Filipina mengenai sengketa di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Kedutaan Besar Tiongkok dan para pejabat di Manila telah meningkatkan retorika mereka dalam beberapa pekan terakhir, dengan pihak kedutaan mengkritik juru bicara Penjaga Pantai Filipina dan para anggota parlemennya.

Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, pekan lalu mengatakan bahwa perbedaan antar negara paling baik ditangani melalui diplomasi, bukan melalui pertukaran retorika publik.

Pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar hingga berita ini ditulis pada Senin malam.

Kementerian Luar Negeri Filipina dalam sebuah pernyataan pada Senin mengatakan bahwa mereka mendukung pernyataan para pejabat Filipina, dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan bagian dari mandat mereka untuk menegakkan kedaulatan dan hak kedaulatan negara.

Pada saat yang sama, kementerian itu menyerukan terjadinya pertukaran informasi yang tenang, profesional, dan penuh hormat di ranah publik.

“Kementerian kami meyakini bahwa kehati-hatian dalam bahasa dan tindakan diperlukan agar pertukaran tersebut tidak secara tidak perlu mengganggu ruang diplomatik yang dibutuhkan untuk mengelola ketegangan di ranah maritim," kata Kementerian Luar Negeri Filipina.

Dalam beberapa tahun terakhir, Manila dan Beijing telah terlibat dalam serangkaian konfrontasi maritim sengit, dengan Filipina menuduh Tiongkok melakukan tindakan agresif berulang kali di dalam zona ekonomi eksklusifnya, termasuk manuver berbahaya, penggunaan meriam air, dan melakukan gangguan terhadap misi pengiriman pasokan.

Memanas

Perang retorika memanas setelah pekan lalu pihak Kedutaan Besar Tiongkok mengatakan bahwa seorang senator Filipina yaitu Risa Hontiveros sedang melakukan sandiwara politik. Senator Hontiveros dalam pidatonya beberapa waktu lalu mengatakan bahwa para diplomat Tiongkok telah melanggar Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik ketika mereka secara terbuka mengecam dan mencoba untuk membatasi pandangan dan kritik para pejabat Filipina di negara mereka sendiri. Hontiveros juga menyebut Kedutaan Besar Tiongkok sebagai tamu yang buruk di Filipina.

Sementara Kementerian Luar Negeri di Tiongkok  pekan lalu mengatakan telah memanggil Duta Besar Filipina, Jaime FlorCruz , untuk memprotes pernyataan juru bicara Penjaga Pantai Filipina, Jay Tarriela, karena menurut mereka telah terus-menerus membesar-besarkan isu maritim, mencampuradukkan benar dan salah, memutarbalikkan fakta, memicu konfrontasi, menyesatkan opini publik, merusak kepentingan dan martabat nasional Tiongkok, serta berdampak pada saling percaya.

“Saya dengan tegas menolak pandangan Anda (Tarriela) yang bodoh dan arogan,” kata wakil juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok, Guo Wei.

Hingga saat ini Tiongkok terus menegaskan kedaulatan atas sebagian besar LTS, termasuk wilayah yang berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.

Sementara Filipina dan Tiongkok memiliki klaim yang tumpang tindih di LTS, sebuah jalur perairan strategis yang diyakini kaya akan sumber daya alam, yang telah lama menjadi titik permasalahan dalam hubungan bilateral mereka.

Beijing menegaskan klaim luas atas hampir seluruh LTS, namun klaim itu ditolak oleh putusan arbitrase internasional pada tahun 2016.

Konfrontasi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan peningkatan patroli dan pendalaman hubungan keamanan antara Filipina dengan Amerika Serikat yang merupakan sekutu perjanjian keamanan Manila. CNA/ABC/Bloomberg/I-1