RI Terima Undangan Trump Gabung Dewan Perdamaian

Langkah diplomatik strategis ini membuka ruang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian global.

JAKARTA – Indonesia menyatakan akan menerima undangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Langkah ini dinilai membuka peluang diplomatik, namun juga memunculkan kekhawatiran para ahli terkait arah kebijakan luar negeri dan dampak politik domestik.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan keputusan tersebut melalui unggahan di platform X pada Kamis (22/1). Disebutkan bahwa keputusan diambil lewat deklarasi bersama para menteri luar negeri sejumlah negara mayoritas Muslim, yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

“Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen bergabung sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan,” kata Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Para menteri juga menyatakan dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Trump dan menegaskan komitmen untuk mengakhiri konflik di Gaza.

“Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump … yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” lanjut pernyataan tersebut.

Namun, para pengamat hubungan internasional yang diwawancarai CNA terbelah pandangannya. Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump awalnya dibentuk untuk mengawasi rekonstruksi pascakonflik Gaza, tetapi draf piagam pendiriannya menunjukkan mandat yang lebih luas dan tidak terbatas pada wilayah Palestina.

Trump telah menunjuk sejumlah tokoh AS dan sekutu dekatnya sebagai anggota dewan eksekutif, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan Gedung Putih Steve Witkoff, Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Keanggotaan dewan bersifat undangan, dengan kewajiban kontribusi 1 miliar dollar AS pada tahun pertama untuk memperoleh kursi tetap.

Dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran dan Universitas Presiden, Teuku Rezasyah, memperingatkan risiko dominasi AS.

“Indonesia akan terjebak dalam mekanisme di mana Indonesia tidak mengenal aktor-aktor yang terlibat. Niat mereka berbeda dengan niat Indonesia,” kata Teuku.

Ia menilai mayoritas anggota dewan bersikap pro-Amerika. “Secara teori, Indonesia dapat bertindak sebagai penstabil atau jembatan. Tetapi idealisme Indonesia akan ditelan oleh lautan kolonialisme yang dikendalikan oleh AS,” ujarnya.

Langkah Strategis

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang menyebut partisipasi Indonesia sebagai langkah strategis dan konstruktif.

“Indonesia juga memiliki ruang untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berada dalam mandat yang jelas, memprioritaskan tujuan kemanusiaan, dan memperhatikan keamanan dan keselamatan semua personel Indonesia yang terlibat,” kata Yvonne.

Ahli hukum internasional Universitas Jambi, Akbar Kurnia Putra, mengingatkan bahwa keanggotaan tersebut berpotensi menggeser prinsip politik luar negeri “bebas dan aktif”.