Banjir Jakarta Bukan Cuma Soal Air: Ekonomi Lokal Terancam, Aktivitas Warga Melambat

JAKARTA - Banjir di Jakarta tak lagi sekadar urusan genangan, tetapi mulai berdampak langsung pada perputaran ekonomi warga. Aktivitas usaha mikro, transportasi, dan mobilitas pekerja ikut melambat setiap kali hujan ekstrem mengguyur ibu kota.

Kawasan rawan genangan seperti Kelapa Gading, Cilincing, dan Koja menjadi titik yang paling terasa dampaknya. Pedagang kecil, jasa antar barang, hingga pekerja harian harus menyesuaikan jam operasional karena akses jalan kerap terganggu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai kondisi ini perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih adaptif. Selain normalisasi sungai, kebijakan pengaturan aktivitas seperti WFH dan SFH dipakai untuk menjaga produktivitas tetap berjalan.

"WFH dan SFH kami terapkan agar masyarakat tetap bisa beraktivitas tanpa terhambat kondisi lapangan. Kebijakan ini diarahkan untuk meminimalkan kerugian ekonomi akibat kemacetan dan keterlambatan distribusi," tutur Gubernur Pramono saat meninjau Kali Cakung Lama, Jumat (23/1/2026).

Di sisi lain, Operasi Modifikasi Cuaca diperpanjang sebagai langkah pencegahan agar volume hujan tidak langsung menekan sistem drainase kota. Strategi ini diharapkan bisa menjaga stabilitas aktivitas harian warga dan sektor usaha.

"OMC kami perpanjang sampai 27 Januari untuk mengurangi potensi hujan ekstrem," tutur Gubernur Pramono.

Pemerintah provinsi menilai intervensi cuaca menjadi salah satu cara tercepat menahan lonjakan debit air di wilayah rawan.

Sektor transportasi juga menjadi perhatian karena banjir kerap memicu kemacetan panjang. Dinas Perhubungan bersama aparat lapangan disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas dan membuka jalur alternatif saat genangan terjadi.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pengendalian banjir ke depan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga perlindungan aktivitas ekonomi warga. Pendekatan ini dinilai penting agar daya beli masyarakat tidak tergerus akibat gangguan rutin saat musim hujan.

Dalam jangka menengah, pemerintah akan memperkuat sistem pompa, drainase, dan sungai strategis untuk mempercepat surutnya air. Upaya ini diharapkan mampu menekan frekuensi banjir yang selama ini menjadi beban tahunan warga Jakarta.