Indonesia-Inggris Komitmen Perkuat Pembiayaan Alam Berkelanjutan

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Pemerintah Indonesia dan Inggris telah memperkuat pembiayaan alam berkelanjutan dengan Provinsi Aceh menjadi model percontohan.

Dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis (22/1) menyampaikan bahwa kemitraan dengan Inggris merupakan platform vital untuk memperkuat kapasitas nasional dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan pengembangan pembiayaan alam berkelanjutan.

"Perlindungan alam bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasi bagi ketahanan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang bangsa," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

Hal itu disampaikan Menteri LH dalam forum internasional bertajuk "Building a Nature First Economy in Indonesia: Advancing Sustainable Nature Finance in Aceh and Beyond" di Inggris.

Menteri Hanif menyatakan arah kepemimpinan Presiden RI yang mendorong transformasi sebagian kawasan konsesi hutan menjadi bentang alam konservasi. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan pembangunan nasional tetap berada dalam batas daya dukung lingkungan.

"Keputusan untuk memperkuat kawasan konservasi di dalam lanskap produksi menunjukkan bahwa negara hadir memastikan pembangunan berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem dan satwa liar," tutur Menteri Hanif.

Dalam forum tersebut, Peusangan Elephant Conservation Initiative(PECI) di Aceh diperkenalkan sebagai contoh nyata pendekatan bentang alam hidup yang mengintegrasikan perlindungan habitat Gajah Sumatra, agroforestri regeneratif, serta penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

Aceh dipandang sebagai model percontohan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia.

Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, Indonesia memandang biodiversitas sebagai aset strategis nasional sekaligus fondasi ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dia menuturkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama KLH/BPLH, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan kementerian/lembaga terkait, telah menyusun Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan(IBSAP) 2025-2045 sebagai kerangka pengarusutamaan perlindungan alam lintas sektor dan mobilisasi pembiayaan berkelanjutan.

Melalui kemitraan dengan The Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Kerajaan Inggris, The Royal Foundation, WWF, serta International Advisory Panel on Biodiversity Credits, Indonesia memperkuat kapasitas nasional dalam pengembangan mekanisme pembiayaan biodiversitas, pembangunan kapasitas kredit biodiversitas, serta pemberantasan kejahatan lingkungan.

Kolaborasi itu, kata dia, menjadi bagian penting dari strategi Indonesia untuk menjembatani perlindungan lingkungan dengan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.