Kejar Zero Stunting, Pemkot Malang Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai langkah percepatan untuk menekan angka stunting dan menargetkan zero stunting pada 2026.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Malang drg Muhammad Zamroni di Kota Malang, Rabu, mengatakan penanganan stunting tahun ini akan lebih upaya menyentuh langsung target, baik dalam hal pemberian intervensi secara spesifik maupun secara sensitif.

"Begitu awal 2026 bergulir kami langsung bergerak bersama, karena penanganan stunting tidak bisa berdiri sendiri tetapi melibatkan kolaborasi lintas sektor. Ada intervensi secara spesifik maupun sensitif," katanya.

Dia menjelaskan intervensi yang sifatnya spesifik ditujukan bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Mekanisme untuk ibu hamil dan menyusui, yakni memastikan dua kelompok tersebut melakukan pemeriksaan kehamilan rutin dan memenuhi gizi seimbang, seperti asupan protein, vitamin A, dan zat besi.

Untuk bayi harus mendapatkan ASI eksklusif hingga usia enam bulan, lalu pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI).

Pihaknya memantau kesehatan bayi melalui penyelenggaraan penimbangan berat badan dan imunisasi wajib dasar dan lanjutan, sekaligus mengedukasi orang tua.

Intervensi sensitif yang diberikan Dinkes Kota Malang bersama pihak terkait dengan peningkatan akses gizi, penguatan layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, dan memastikan anak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan hak atas identitas.

"Ada yang namanya intervensi tambahan melalui pemberian suplemen vitamin A melalui posyandu hingga edukasi pernikahan dini," ucap dia.

Dinkes Kota Malang menekankan upaya penanganan stunting menjadi nol kasus juga berfokus pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Berdasarkan data Dinkes Kota Malang yang mengacu hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pada 2023 angka pravelensi stunting di daerah setempat mencapai 17,3 persen dan 2024 naik menjadi 22,4 persen.

"Sekarang pemerintah melakukan SSGI tidak satu tahun sekali tetapi dua tahun sekali, sehingga 2025 kami menggunakan laporan bulan timbang per bulan oleh puskesmas dan posyandu," kata dia.

Survei SSGI baru akan kembali dijalankan pada periode 2026.

Mengacu data laporan bulan timbang melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) angka stunting pada 2023 mencapai 9,2 persen dan turun menjadi 8,1 persen pada 2024.