Masih Ada Rumah Tanpa Listrik di Bekasi, Pemkab Fasilitasi Program Listrik Gratis

KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memfasilitasi warga berpenghasilan rendah yang belum memiliki akses listrik melalui Program Jabar Caang milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program ini ditujukan untuk membantu rumah tangga yang hingga kini masih belum tersambung aliran listrik di wilayah tersebut.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Didik Setiadi menjelaskan pemerintah daerah hanya bertugas memfasilitasi Program Jabar Caang mengingat masih ada keluarga yang belum memiliki akses listrik di wilayahnya. 

"Memang masih ada yang belum tersambung akses listrik. Namun untuk data riil kami belum dapat," katanya di Cikarang, Kamis.

Dia mengatakan fasilitasi pemerintah daerah dilakukan melalui proses pendataan oleh pihak kecamatan maupun desa dan kelurahan terhadap warga yang berhak menerima manfaat program pemerintah provinsi tersebut.

Dirinya menyebut sejumlah persyaratan untuk mendapatkan fasilitas sambungan listrik secara cuma-cuma ini antara lain warga penerima masuk ke dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kemudian, calon penerima juga harus memiliki kepemilikan sah atas lahan tempat tinggal serta alamat yang sesuai dengan tanda pengenal yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pada proses pengusulan nanti, warga diwajibkan melampirkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Bagi warga yang tinggal di lahan Tanah Kas Desa (TKD), diperlukan surat keterangan dari pihak desa.

"Jadi nanti yang sudah tercatat akan berkomunikasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat wilayah 3 Purwakarta," ujarnya.

Didik melanjutkan sebanyak ribuan kepala keluarga di Kabupaten Bekasi juga telah menerima bantuan listrik sepanjang tahun 2025 melalui Program Jabar Caang tersebut.

"Data yang masuk ke kami sebanyak 4.511 kepala keluarga mendapatkan bantuan selama 2025. Tersebar di 22 kecamatan dan 139 desa," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Teten Kamaludin mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mendata masyarakat yang belum memiliki akses listrik.

Menurut dia pendataan secara keseluruhan merupakan hal penting sebagai dukungan terhadap program pemerintah provinsi dengan penerima manfaat tetap warga Kabupaten Bekasi.

"Kami berharap program ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belum tersentuh listrik sehingga mereka terbantu melalui inisiatif Pemprov Jabar," kata dia.