Biskita Trans Wibawa Mukti Bakal Berbayar

Doc: ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

Ket. Armada BisKita Trans Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi terparkir di halaman Museum Gedung Juang Tambun saat peluncuran perdana pada Minggu (1/12).

BEKASI – Biskita Trans Wibawa Mukti yang selama ini gratis, tampaknya ke depan bakal tidak gratis lagi. Sebab usulan tarif sudah diajukan ke Pemkab Bekasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, mengajukan kebijakan pemberlakuan tarif untuk layanan transportasi publik BisKita Trans Wibawa Mukti yang setahun lebih beroperasi memakai skema subsidi pemerintah.

“Sebagai langkah awal, surat keputusan penetapan tarifnya sudah kami ajukan kepada Bupati,” kata Kabid Prasarana, Pengembangan dan PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Deni Hendra Kurniawan di Cikarang, Selasa. Dia menyatakan sejak beroperasi mulai 1 Desember 2024, tarif Trans Wibawa Mukti masih Rp0. Penumpang tidak dibebankan biaya sepeser pun karena pengeluaran operasional layanan transportasi publik ditanggung pemerintah sepenuhnya.

Dia sedang merumuskan nominal tarif berikut penentuan jenis bank yang akan bekerja sama dalam sistem pembayaran nanti. Mekanisme penentuan tarif turut dikonsultasikan kepada Kementerian Perhubungan. “Kami terus berkoordinasi dengan kementerian untuk berkonsultasi terkait teknis pemberlakuan tarif,” katanya. Deni mengaku hingga kini belum dapat menyampaikan perkiraan nominal tarif yang akan dibebankan kepada masyarakat, namun dapat dipastikan besarannya tidak akan memberatkan penumpang.

“Nilainya masih belum bisa kita tentukan, sedang dibahas bersama. Yang pasti tidak akan memberatkan masyarakat dan tarifnya bersifat flat, jauh dekat sama,” ujarnya. Dishub Kabupaten Bekasi menargetkan penetapan tarif Biskita Trans Wibawa Mukti berlaku efektif minimal pertengahan tahun ini sambil menunggu instruksi kepala daerah sekaligus mempersiapkan teknis terkait kebijakan tersebut.

Sementara itu, menyangkut layanan, Trans Wibawa Mukti baru mampu beroperasi di satu koridor dengan rute dari Stasiun LRT Jatimulya hingga Cikarang dan sebaliknya. “Di sepanjang koridor ini ada 30 titik pemberhentian pada kedua arahnya. Kami sebenarnya juga sudah mengajukan penambahan koridor kepada pemerintah namun belum terealisasi,” kata dia.