Partai Oposisi Pimpin Jajak Pendapat Jelang Pemilu

BANGKOK - Partai Rakyat yang merupakan partai oposisi progresif Thailand dan pemimpinnya, paling difavoritkan di antara para pemilih untuk pemilihan umum bulan depan, menurut dua survei, yang menggarisbawahi tantangan berat yang dihadapi Perdana Menteri Anutin Charnvirakul dalam upayanya untuk tetap berkuasa.

Pemilu Thailand pada 8 Februari dapat memicu babak baru kekacauan di Thailand, dan akan menjadi pertarungan antara Partai Rakyat yang antikemapanan, Bhumjaithai konservatif pimpinan Anutin, dan partai penguasa sebelumnya, Pheu Thai, yang memiliki sejarah pengkhianatan pahit, yang dapat mempersulit upaya pembentukan pemerintahan.

Partai Rakyat didukung oleh 34,2 persen responden dalam jajak pendapat yang dilakukan Suan Dusit pada 6-9 Januari dan dirilis pada Minggu (11/1), sementara Bhumjaithai berada di urutan kedua dengan dukungan 16,2 persen dan Pheu Thai yang dulunya dominan, berada di urutan ketiga dengan dukungan 16 persen.

Ketua Partai Rakyat dan pemimpin oposisi Natthaphong Ruengpanyawut menjadi pilihan utama perdana menteri di antara 32 persen dari 2.682 orang yang disurvei, diikuti oleh Yodchanan Wongsawat dari Pheu Thai dengan 17,4 persen dan Anutin di urutan ketiga dengan 15,1 persen.

Dengan dukungan besar di kalangan kaum muda dan warga perkotaan Thailand untuk agenda reformasinya yang berani, pendahulu Partai Rakyat yaitu Move Forward, memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan umum 2023 tetapi dihalangi untuk berkuasa oleh anggota parlemen yang bersekutu dengan militer royalis.

Move Forward kemudian dibubarkan oleh pengadilan, salah satu dari serangkaian peristiwa dramatis dalam siklus pergolakan politik tanpa henti yang telah menyaksikan terpilihnya tiga perdana menteri Thailand dalam waktu kurang dari tiga tahun.

Anutin mengadakan pemilihan umum sela pada 12 Desember setelah kurang dari 100 hari menjabat di tengah sesi parlemen yang penuh gejolak yang berpotensi menyebabkan mosi tidak percaya dan runtuhnya pemerintahan minoritasnya yang rapuh. Pemilihan ini juga terjadi ketika militer Thailand terlibat dalam konflik perbatasan sengit selama tiga pekan dengan Kamboja.

Jajak pendapat yang dirilis pada hari Minggu oleh Institut Nasional untuk Administrasi Pembangunan (NIDA) juga menunjukkan Natthaphong sebagai pilihan utama untuk perdana menteri, didukung oleh 24,7 persen dari responden, diikuti oleh Anutin dengan 20,8 persen dan Yodchanan di urutan kelima dengan 9,6 persen.

Perolehan suara Anutin sebesar 20,8 persen mempersempit selisih antara dirinya dan ketua Partai Rakyat reformis sejak jajak pendapat NIDA terakhir pada Desember 2025.

Mengomentari hasil jajak pendapat NIDA , Anutin mengatakan dia lebih suka berpikir seperti seorang pemenang seraya menambahkan: "Bahkan peningkatan popularitas yang sederhana pun sudah merupakan berkah," seperti dikutip oleh Bangkok Post.

Ketika ditanya tentang prospek di ibu kota Thailand, Bangkok, ia mengatakan bahwa partainya akan fokus pada penyampaian kebijakan secara hormat, menyerahkan keputusan akhir kepada para pemilih, yang menurutnya merupakan kunci pertumbuhan elektoral bagi Partai Bhumjaithai yang dipimpinnya.

SurveiNIDA juga menunjukkan penurunan tajam pada pemilih yang belum menentukan pilihan, dengan jumlah responden yang ragu-ragu menyusut dari 40,6 persen dalam jajak pendapat NIDA bulan Desember menjadi 14,12 persen, seiring negara tersebut semakin mendekati pemilihan umum.

Baik Natthaphong maupun Anutin mengalami peningkatan dukungan sejak jajak pendapat Desember lalu, dengan dukungan terhadap perdana menteri petahana naik dari 12,32 persen. Natthaphong memperoleh lebih dari 7 persen, naik dari 17,2 persen dukungan responden.

Survei NIDA pada 5-8 Januari terhadap 2.500 orang menunjukkan Partai Rakyat sebagai partai terpopuler dengan dukungan sekitar 30,5 persen, diikuti oleh Bhumjaithai dengan 22,3 persen.

Partai Pheu Thai milik keluarga miliarder Shinawatra berada di urutan ketiga, dipilih oleh 15,4 persen responden, yang menunjukkan penurunan dukungan untuk partai populis tersebut setelah runtuhnya pemerintahannya pada September lalu menyusul pemecatan Paetongtarn Shinawatra oleh pengadilan dan pemenjaraan pendirinya yang berpengaruh, Thaksin Shinawatra. CNA/I-1