Menkes Percepat Perbaikan 3.265 Rumah Nakes Terdampak Bencana di Sumatra

Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperbaiki sebanyak 3.265 rumah milik tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terdampak bencana di Sumatra.

Budi mengatakan di Jakarta, Senin (12/1), bahwa 3.265 rumah ini adalah kumpulan atau batch pertama, dan nantinya akan ada lagi rumah-rumah yang diperbaiki seiring data yang masuk.

"Yang sudah ada masuk ke kita datanya 3.265 rumah dengan klasifikasi kerusakannya seperti apa. Yang ringan berapa, yang sedang berapa, yang berat berapa. Data ini kita kirimkan ke BNPB," katanya.

Nantinya, kata Budi BNPB yang akan melakukan verifikasi data-data milik Kemenkes tersebut untuk ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan itu, Budi juga mengatakan perlunya percepatan dalam penanganan ini. Oleh karena itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk kemudahan verifikasi data agar lebih praktis, dan agar nakes yang KTPnya hilang bisa diberikan KTP baru.

Dalam kesempatan itu, Deputi IV BNPB Jarwansah mengatakan bahwa pihaknya telah menerima data terkait jumlah tenaga kesehatan yang rumahnya terdampak, dengan rincian di Aceh ada 3.050 unit, kemudian Sumatera Utara ada 48 unit, dan Sumatera Barat 167 unit, sehingga totalnya 3.265 unit rumah.

Pihaknya masih terus mendampingi proses percepatan penyelesaian dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

"Yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, provinsi dan juga kawasan dan kota terdampak dengan target penyelesaiannya di 31 Januari 2026," katanya.

Dia menjelaskan, saat ini, proses penyelesaian dokumen R3P untuk Sumatera Barat sudah selesai, dan sedang dalam proses penetapan oleh pemerintah provinsi.

Kemudian, Provinsi Sumatera Utara masih dalam tahap penyusunan dokumen R3P dengan capaian sekitar 80 persen dan ditargetkan selesai di 26 Januari. Sedangkan untuk Provinsi Aceh, katanya, yang dampak bencananya cukup masif, masih dalam proses penyusunan dokumen R3P dengan progres sekitar 35 persen dan diperkirakan dapat diselesaikan pada 31 Januari 2026.

Dia juga menjelaskan bahwa intervensi pemulihan sektor kesehatan akan merujuk pada dokumen R3P berdasarkan tingkat kewenangan, contohnya pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota.

"Intervensi akan mencakup segala aspek pemulihan layanan kesehatan mulai dari infrastruktur, sebagaimana sampaikan Bapak Menteri tadi, kemudian juga alat kesehatan yang kita tahu banyak rusak akibat petimbun lumpur, genangan, dan sarana pendukung lainnya," kata Jarwansah.