Dirut Bulog Buka Kartu: Beras Satu Harga Cuma untuk SPHP

JAKARTA – Rencana Perum Bulog menerapkan kebijakan beras satu harga yang terbatas pada beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menunjukkan pendekatan intervensi pasar yang lebih terukur.

Dengan membatasi skema satu harga hanya pada beras SPHP, Bulog berupaya menjaga keterjangkauan bagi konsumen tanpa mengganggu mekanisme harga beras komersial.

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kecukupan stok, kelancaran distribusi lintas daerah, serta pengawasan di tingkat ritel agar beras SPHP tidak bocor ke pasar bebas atau dimanfaatkan spekulan.

"Kami sudah menghitung dengan staf-staf kami bahwa untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP-nya. Beras SPHP, bukan beras premium," ujar Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/1).

Rizal mengatakan bahwa beras satu harga untuk beras SPHP tersebut masih dalam tahap perencanaan. "Kami baru merencanakan, merencanakan dengan jumlah beras kita ini yang sekarang luar biasa besarnya".

Rencananya, penerapan beras satu harga untuk beras SPHP tersebut akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke, dengan harga eceran tertinggi Rp12.500.

"(Rencananya) seluruh Indonesia, cukup murah menjadi Rp12.500. Para pengecer akan mendapat keuntungan Rp1.500 Rupiah," kata Rizal.

Menurut dia, rencana kebijakan beras satu harga untuk SPHP tersebut akan dirapatkan terlebih dahulu, namun pada dasarnya Presiden Prabowo Subianto, Menko Pangan dan Menteri Pertanian sudah setuju dengan konsep tersebut.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mendorong kebijakan beras satu harga dari Sabang hingga Merauke setelah Indonesia resmi mencapai swasembada pangan beras sepanjang tahun 2025.

Rizal menegaskan Bulog berperan aktif mengawal swasembada pangan nasional, seiring keberhasilan Indonesia tidak melakukan impor beras sejak Januari hingga Desember 2025.

Ia mengatakan keberhasilan swasembada beras tersebut telah dideklarasikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat, sebagai tonggak penting kemandirian pangan nasional dari hasil produksi petani dalam negeri.

Puncak swasembada pangan ditandai dengan stok beras Bulog mencapai 4,5 juta ton pada Juli 2025, mencerminkan kuatnya produksi dalam negeri serta efektivitas pengelolaan cadangan nasional.