Cetak Sawah Diperluas di Papua, Solusi Pangan atau Tantangan Baru?

JAKARTA – Upaya memperluas program cetak sawah di Papua mencerminkan strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari wilayah sentra tradisional.

Kebijakan ini membuka peluang peningkatan produksi beras di kawasan timur Indonesia, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesesuaian lahan, ketersediaan infrastruktur irigasi, pendampingan petani, serta penerimaan sosial masyarakat lokal.

Tanpa perencanaan ekologis dan kelembagaan yang matang, perluasan cetak sawah berisiko menghadapi hambatan produktivitas dan keberlanjutan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah memperluas program cetak sawah ke kabupaten-kabupaten di Papua untuk memperkuat pemenuhan pangan di wilayah yang selama ini bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Menurut dia, perluasan cetak sawah tersebut dilakukan untuk memperkuat produksi pangan di daerah-daerah dengan biaya distribusi tinggi, sehingga pasokan dapat dipenuhi dari dalam wilayah.

“Kementerian Pertanian mulai mencetak sawah di Papua, tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi di kabupaten-kabupaten,” kata Sudaryono usai rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Senin (12/1).

Ia menjelaskan bahwa pembahasan program cetak sawah di Papua telah melibatkan pemerintah daerah, menyusul rapat kementerian sebelumnya bersama para bupati dari berbagai wilayah, termasuk Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan.

Pembahasan tersebut difokuskan pada upaya pemenuhan pangan di tanah Papua melalui penguatan produksi di tingkat daerah.

Sudaryono mengatakan pengembangan cetak sawah dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah, dengan luasan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing kabupaten.

“Ada kabupaten yang mengusulkan 3.000 hektare, ada yang 5.000 hektare, bahkan hingga 10.000 hektare. Itu mengikuti usulan dari pemerintah kabupaten,” ujar dia.

Sudaryono mengatakan selama ini tingginya harga pangan di wilayah seperti Papua lebih banyak dipengaruhi oleh mahalnya biaya distribusi dan angkutan, bukan karena praktik penetapan harga oleh pelaku usaha.

“Harga yang mahal itu bukan karena ada yang memahalkan, tetapi karena biaya angkutan dan distribusinya memang tinggi,” katanya mengungkapkan.

Menurut dia, program cetak sawah di Papua merupakan bagian dari strategi pemenuhan pangan di daerah-daerah yang selama ini harus mendatangkan pasokan dari pulau lain.

Program cetak sawah tersebut, lanjutnya, juga menjadi bagian dari agenda nasional penguatan ketahanan pangan yang tidak hanya dilakukan di Papua, tetapi juga berjalan di sejumlah wilayah lain di Indonesia.

Ia kemudian memberikan contoh bahwa program tersebut berjalan pada 2025 di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya pemenuhan pangan di daerah yang selama ini bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

"Memang yang terdengar nyaring itu adalah di Merauke. Sebetulnya kan Merauke adalah satu dari bagian yang besar, tapi kita juga ada pemenuhan kabupaten-kabupaten, daerah-daerah lain," kata Sudaryono.

Terkait dengan anggaran program, ia menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan dua skema dalam program cetak sawah, yakni cetak sawah berbasis investasi serta cetak sawah yang didukung anggaran negara untuk kepentingan ketahanan pangan.