Pemerintah Bidik Peremajaan 9.000 Hektare Kelapa, Saatnya Dongkrak Produktivitas

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan peremajaan perkebunan kelapa seluas 9.000 hektare pada 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas tanaman yang sudah tua sekaligus memperkuat pasokan bahan baku industri pengolahan kelapa nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan peremajaan perlu disertai pengembangan bibit unggul yang mampu menghasilkan buah lebih cepat agar produktivitas perkebunan rakyat dapat ditingkatkan.

"Kalau kelapa dalam kan lama, enam sampai tujuh tahun. Jadi kita harus punya varietas baru, tiga tahun sudah bisa berbuah. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand," kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat (9/10).

Hal tersebut turut disampaikan Menko Pangan dalam kegiatan World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (8/10).

Berdasarkan rencana pengembangan kawasan kelapa atau Coconut Area Development Plan 2027, program pemerintah mencakup pengembangan kawasan seluas 51.721 hektare, terdiri atas perluasan areal perkebunan 42.721 hektare dan peremajaan tanaman seluas 9.000 hektare.

Pengembangan kawasan tersebut direncanakan tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.

Menurut Zulhas, peningkatan produktivitas menjadi perhatian pemerintah karena sebagian tanaman kelapa Indonesia telah berusia tua, sementara kebutuhan terhadap komoditas tersebut terus berkembang di pasar internasional.

Ia menjelaskan permintaan kelapa kini tidak hanya berasal dari kebutuhan pangan tradisional, tetapi juga dari industri makanan dan minuman yang semakin banyak memanfaatkan produk turunan kelapa.

"Orang sekarang minum kopi nggak pakai susu lagi, sudah pakai kelapa, santan. Itu terjadi di China, Asia, India dan tempat-tempat lain, sehingga kelapa menjadi rebutan," ujar dia.

Zulhas menilai meningkatnya permintaan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan produksi dalam negeri agar petani dan industri pengolahan nasional dapat memanfaatkan peluang pasar yang berkembang.

Karena itu, pemerintah menyiapkan pengembangan komoditas kelapa secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bibit, perbaikan pengelolaan perkebunan, hingga peningkatan kapasitas industri pengolahan.

Ia mengatakan pengembangan industri hilir diperlukan agar Indonesia tidak hanya mengandalkan penjualan kelapa sebagai bahan baku, tetapi juga dapat menghasilkan produk olahan dengan nilai tambah lebih tinggi.

"Kita harus cepat mengejar, tadi bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, pengolahannya," ucapnya.

Menko Pangan menjelaskan pengembangan tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sesuai dengan peran masing-masing.

Menurut dia, penguatan produksi dan hilirisasi kelapa sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menjadikan perkebunan rakyat sebagai salah satu prioritas pembangunan sektor pertanian.

"Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas utama yang kita kembangkan," tutur Zulhas.

Melalui peremajaan tanaman, pengembangan bibit unggul, dan peningkatan industri pengolahan, pemerintah berupaya memperkuat daya saing kelapa Indonesia sekaligus memperluas manfaat ekonominya bagi masyarakat perkebunan.