Mobil Listrik Rem Kas Daerah: Udara Makin Bersih, PAD Malah Sesak Napas

BANDUNG – Tren kendaraan listrik pelan-pelan bikin daerah mulai garuk kepala. Di satu sisi, semua sepakat listrik itu masa depan dan lebih ramah lingkungan, tapi di sisi lain kas daerah yang selama ini disuapi pajak BBM dan retribusi terkait kendaraan konvensional ikut terancam diet.

Kalau tak segera cari sumber pendapatan baru, peralihan ke kendaraan listrik bisa jadi ironi: udaranya makin bersih, tapi dompet daerah malah makin tipis.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti fenomena peralihan masif masyarakat ke kendaraan listrik yang berpotensi menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat struktur APBD provinsi masih sangat bergantung pada pajak kendaraan konvensional.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana mengingatkan pemerintah provinsi untuk segera melakukan mitigasi risiko fiskal atas tren hijau tersebut.

"Komisi III DPRD Jawa Barat mencatat dinamika dan tantangan pengelolaan pendapatan daerah ke depan, salah satunya berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap kendaraan bermotor (jenis bensin ke listrik)," ujar Jajang Rohana dalam keterangan di Bandung, Minggu (11/1).

Hal tersebut juga disampaikan Jajang saat memimpin kunjungan kerja evaluasi kinerja tahun 2025 dan rencana kerja 2026 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jumat (9/1).

Saat itu, Jajang menyebutkan pergeseran minat masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik, terutama roda dua, terjadi cukup signifikan.

Dan tanpa strategi diversifikasi pendapatan yang baru, tren ini dinilai akan mengguncang stabilitas penerimaan daerah karena Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama ini menjadi tulang punggung pendapatan provinsi.

"Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor (PKB). Oleh karena itu, kebijakan terkait kendaraan listrik perlu disiapkan secara bertahap dan matang," ujarnya.

Lebih lanjut, Jajang menilai realitas ini harus menjadi variabel utama dalam menyusun target pendapatan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 agar tidak terjadi target yang meleset (shortfall).

Ia meminta P3D dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk lebih realistis melihat capaian tahun 2025 sebagai dasar proyeksi tahun depan.

"Capaian hingga akhir 2025 tentu menjadi bahan evaluasi bersama. Di awal tahun ini, kita perlu berhati-hati dan cermat dalam menetapkan target, termasuk dalam pembahasan APBD 2026, agar target yang ditetapkan tetap realistis dan dapat dicapai," ujar Jajang menambahkan.