Menbud Sebut Kebijakan Budaya 2026 Fokus Pelestarian

JAKARTA - Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menegaskan arah kebijakan budaya 2026 tidak hanya berfokus pada pelestarian. Pemerintah mendorong pemanfaatan kebudayaan sebagai kekuatan sosial dan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam Taklimat Media 'Refleksi 2025, Kebijakan 2026' di Jakarta. Kegiatan ini, menjadi evaluasi capaian pemajuan kebudayaan sepanjang tahun 2025.

​"Ke depan, kebijakan budaya Indonesia menjadikan budaya sebagai penguat identitas sumber kesejahteraan. Tidak hanya pelindungan dalam arti kita memelihara saja, tetapi bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan," kata Fadli dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (8/1).​

Fadli menyebutkan, kebijakan budaya ke depan diarahkan lebih berdampak bagi masyarakat. Menurutnya, budaya harus memberi manfaat nyata tanpa menghilangkan nilai dan jati diri bangsa.

"Pemanfaatan budaya mencakup penguatan ekonomi kreatif, pariwisata budaya, hingga diplomasi kebudayaan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga warisan budaya," ucap Fadli.

Menurut Fadli, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar dan beragam. Ia menegaskan potensi tersebut perlu dikelola secara strategis dan inklusif.

Sementara, Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha, menegaskan kebudayaan merupakan kekuatan utama bangsa. Ia menyebut kebudayaan menjadi perekat yang menyatukan masyarakat Indonesia.

“Kebudayaan itu lebih kuat daripada politik, lebih kuat daripada senjata, peluru, maupun tank. Kebudayaan mempersatukan kita sebagai satu keluarga besar umat manusia,” ujar Giring.

Melalui kebijakan 2026, Kementerian Kebudayaan juga mendorong kolaborasi dengan komunitas dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, negara diposisikan sebagai fasilitator, bukan pengendali kebudayaan.

Taklimat media ini menjadi ruang dialog untuk menyelaraskan langkah ke depan. Pemerintah berharap kebudayaan berperan lebih aktif dalam pembangunan nasional. ils/I-1