MBG Jadi Mesin Ekonomi Desa, Pemkab Natuna Dorong Serapan Hasil Tani Lokal

NATUNA – Pemanfaatan dan pembelian hasil pertanian lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki nilai strategis ganda, yakni memperkuat ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi perdesaan.

Skema ini menciptakan kepastian serapan bagi petani, menekan rantai distribusi yang panjang, serta menjaga kesegaran dan kualitas bahan pangan.

Dalam jangka menengah, integrasi MBG dengan produksi lokal berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian, stabilitas harga, dan keberlanjutan program melalui efisiensi biaya serta penguatan basis pasokan domestik.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna Provinsi Kepulauan Riau mengimbau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di wilayah setempat, agar memanfaatkan dan membeli hasil pertanian lokal.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna Wan Syazali di Natuna, Rabu (7/1), mengatakan SPPG harus membantu pemerintah daerah meningkatkan perekonomian petani lokal sekaligus menciptakan efek berganda dari pelaksanaan Program MBG.

Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan sektor pertanian dan perekonomian daerah.

Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan tujuan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Program MBG ini diharapkan memberikan dampak berlapis. Selain meningkatkan asupan gizi, juga mendorong peningkatan pendapatan petani melalui penyerapan hasil pertanian lokal,” ucap Wan Syazali.

Ia menyebutkan Pemerintah Kabupaten Natuna mendorong SPPG untuk menyerap berbagai komoditas pertanian lokal seperti sayur-mayur, telur, hingga produk hortikultura lainnya yang dihasilkan petani setempat.

Saat ini, lanjut dia, terdapat lima SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Natuna. Ke depan, jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai 26 SPPG yang tersebar di sejumlah wilayah.

Ia menyarankan SPPG melakukan kerja sama saling menguntungkan dengan petani setempat.

“Dengan jumlah SPPG yang akan terus bertambah, tentu kebutuhan bahan pangan juga meningkat. Ini menjadi peluang besar bagi petani lokal untuk memasok kebutuhan program MBG,” katanya.

Wan Syazali menambahkan, pihaknya siap memfasilitasi koordinasi antara petani, kelompok tani, dan pengelola SPPG agar rantai pasok pangan lokal dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

“Harapannya, program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Natuna secara menyeluruh,” ujar dia.

DKPP Natuna, lanjut dia, telah melakukan koordinasi dengan para mitra pelaksana, program MBG. Bahkan, DKPP Natuna telah meminta mitra MBG untuk memastikan kejelasan harga komoditas pertanian lokal seperti kacang panjang, sawi, dan sayuran lainnya.

Menurut dia, perlu ada daftar harga dari mitra SPPG sebagai dasar penetapan harga kesepakatan bersama. Hal tersebut penting agar petani memiliki kepastian harga, sekaligus memastikan kerja sama pemanfaatan komoditas lokal dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Bagi kami yang terpenting adalah keberlanjutan kerja sama komoditas lokal. Selain itu, dengan melibatkan produk lokal, pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga menjadi lebih mudah,” ucap dia.

Ia menilai, apabila seluruh kebutuhan pangan justru dipenuhi dari luar daerah dengan alasan harga lebih murah, maka manfaat ekonomi bagi petani lokal tidak akan dirasakan.

Selain itu, dari sisi mutu, komoditas dari luar daerah dinilai tidak jauh berbeda dengan produk lokal yang justru lebih segar.

“Kita juga belum bisa menjamin komoditas dari luar benar-benar terjaga, baik dari segi kesegaran maupun kandungan pestisida. Harga yang murah bisa saja disebabkan penggunaan bahan tertentu agar produk lebih tahan lama, dan ini tentu berpotensi berdampak pada kesehatan anak-anak kita ke depan,” katanya.