Tinggal Selangkah Lagi, Progres Huntara Aceh Tamiang Capai 75 Persen

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Saat ini progres pembangunan huntara telah mencapai sekitar 75% dan sebanyak 7 blok selesai pada Sabtu (10/1/2026).

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen penuh Kementerian PU dalam mendukung penanganan bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami berkomitmen untuk mensuport penuh BNPB. Huntara ini dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak, aman, dan bermartabat. Selain hunian, kawasan ini juga akan dilengkapi dengan sarana air bersih dan sanitasi,” kata Menteri Dody.

Pembangunan huntara direncanakan terdiri atas 7 blok bangunan modular dengan kapasitas masing - masing blok 12 kepala keluarga (KK) di Gampong Bundar, Aceh Tamiang.

Dari total 7 blok utama, satu blok masih difungsikan sementara sebagai area penyimpanan material karena posisinya berada di bagian depan lokasi dan berbatasan langsung dengan jalan.

Secara keseluruhan, huntara Aceh Tamiang dirancang untuk menampung sekitar 84 KK atau sekitar 336 jiwa dalam satu lokasi. Setiap blok dapat menampung hingga 12 KK atau sekitar 48 orang.

Kawasan huntara ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, antara lain toilet komunal, instalasi listrik dan pencahayaan, serta jaringan air bersih dan sanitasi guna menunjang aktivitas dan kebutuhan dasar warga selama masa tinggal sementara.

Dari sisi teknis, huntara dibangun menggunakan sistem bangunan modular dengan struktur rangka baja ringan yang dirancang kuat, cepat dibangun, dan tetap memberikan kenyamanan bagi penghuni.

Tahapan pekerjaan meliputi pembangunan pondasi, pemasangan rangka modular, dinding dan atap baja ringan, hingga pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).

Pembangunan huntara ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan manusiawi bagi warga terdampak bencana, yang sebelumnya harus bertahan di tenda-tenda pengungsian dengan keterbatasan ruang dan fasilitas.

Dengan tersedianya huntara, masyarakat diharapkan dapat menjalani masa pemulihan dengan kondisi yang lebih baik.

Meniru BRR Tsunami Aceh

Pemerhati masalah kemiskinan Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi menegaskan proses pemulihan bencana di Aceh harus komprehensif, dari mulai mengatasi kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan hingga menyangkut penghidupan, tidak boleh sporadis.

"Perlu evaluasi menyeluruh kondisi aktual di lapangan, tahapan pembangunan ekonomi bisa dilakukan sebenarnya sejak dalam proses penanganan bencana, maksimalkan tenaga kerja lokal bukan hanya sebagai objek penerima bantuan tetapi juga masuk sebagai pekerja yang dilibatkan," tegas Hafidz

Dia menegaskan, pengalaman BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) pasca tsunami Aceh bisa ditiru, dimana yang diutamakan adalah tata kelola penanganan bencana sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi dan penghidupan masyarakat terdampak.