Bantul Segera Kumpulkan Bendahara Desa Terkait Pengelolaan Keuangan

BANTUL -- Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta segera mengumpulkan bendahara kalurahan atau desa di daerah itu guna memperkuat fungsi pengelolaan keuangan agar tidak terjadi penyelewengan dana hingga merugikan keuangan negara.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Minggu, mengatakan, adanya dugaan penyelewengan dana di Kalurahan Wonokromo Pleret yang melibatkan bendahara desa atau danarta yang saat ini telah masuk Kejaksaan Negeri Bantul merupakan tindakan yang sangat disesali.

"Ini peristiwa yang membuat kita menyesal kenapa ini terjadi di kalurahan, karenanya ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi seluruh pamong di Bantul, maka dalam waktu dekat kami akan memanggil seluruh pamong kalurahan dan seluruh danarta," katanya.

Menurut dia, para pamong, terutama bendahara kelurahan, nantinya akan terus diingatkan agar selalu kredibel dan berintegritas.

"Harapannya peristiwa dugaan penyelewengan dana tersebut menjadi yang terakhir dan tidak terjadi lagi peristiwa yang sama. Karena danarta (bendahara kalurahan) ini adalah pamong yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sangat penting dan strategis, karena juga sebagai bendahara yang mengelola keuangan kelurahan untuk berbagai program di masyarakat," katanya.

Bupati Halim menyebut berbagai macam keuangan di desa tersebut seperti alokasi dana desa (ADD), Dana Desa (DD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dana program pemberdayaan masyarakat berbasis pedukuhan (P2MP) dan dana transfer baik dari kabupaten, provinsi dan pusat.

"Dan jumlah keuangan kalurahan itu semakin besar, karena kalurahan ini makin mendapatkan kepercayaan dari pemerintah di level mana pun, sehingga kita lihat ada tren kenaikan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) atau APBKal di Bantul," katanya.

Bupati Halim juga mengatakan pemerintah kabupaten juga menaruh kepercayaan terhadap kalurahan untuk menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk membantu pembangunan pemerintah.

"Kepercayaan pemerintah terhadap kalurahan itu semakin tinggi, dan di sinilah pentingnya danarta (bendahara desa) yang kredibel, yang berintegritas, yang mampu menjalankan fungsi pengelolaan keuangan itu dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Bupati Halim mengatakan Inspektorat Bantul telah melakukan audit investigasi dan menemukan tindakan yang mengindikasikan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan salah satu pamong di kalurahan Wonokromo yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Dia mengatakan, dari temuan tersebut, kemudian Pemkab Bantul menyerahkan laporan hasil audit investigasi kepada Kejaksaan Negeri Bantul untuk ditindaklanjuti, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait dengan dugaan penyelewengan kewenangan itu.