Komisi Reformasi Polri Fokus Pembenahan Tubuh Kepolisian

YOGYAKARTA - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menegaskan, komisi tersebut tidak bertugas menyelesaikan kasus, melainkan merumuskan masukan untuk pembenahan di tubuh kepolisian.

“Sering orang salah sangka bahwa komisi itu menyelesaikan kasus, gitu ya. Sehingga banyak bawa laporan macam-macam ke komisi,” ujar Mahfud usai pemaparan umum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (22/12).

“Komisi tidak menyelesaikan kasus. Kalau kasus itu, kalau pelanggaran polisi, ada Irwasum, ada Provos, ProPam, Irwasda, dan macam-macamlah. Lapor ke situ,” kata dia.

Ia mencontohkan, dalam peristiwa demonstrasi akhir Agustus 2025 yang diikuti penangkapan lebih dari seribu orang di seluruh Indonesia, pihaknya tidak berwenang mengintervensi atau memutus perkara tersebut. “Itu tidak boleh diputuskan, apalagi diintervensi secara hukum oleh komisi reformasi,” kata dia.

Menurut dia, komisi hanya dapat memberikan saran kepada Kapolri agar menyisir kembali ribuan demonstran yang ditangkap sehingga yang tidak bersalah bisa dibebaskan.

Komisi Percepatan Reformasi Polri, diakui dia, belum menghadapi tantangan berarti karena hingga kini masih dalam tahap menghimpun masukan dari berbagai pihak. “Ini masih dalam tahap serap aspirasi. Jadi, semua pro-kontranya dicatat dulu, baru kita pilih,” ujarnya.

Menurut dia, dalam forum mendengarkan aspirasi di Fakultas Hukum UGM yang diikuti kalangan akademisi, praktisi, seniman, hingga jurnalis tersebut, sebagian besar menyampaikan keluhan demi perbaikan mulai soal rekrutmen, promosi, hingga kultur kepolisian. “Karena ini serap aspirasi untuk reformasi, yang baik-baiknya tidak banyak terungkap, tapi yang keluhan-keluhannya untuk perbaikan, ya, kita terima,” ujar dia.

Identifikasi Persoalan

Sementara itu, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polr, Jendral Polisi (Purn) Badrodin Haiti, menyampaikan, komisi saat ini masih melakukan pendalaman berbagai masukan sebelum merumuskan rekomendasi.

“Ya enggak ada target yang jelas tetapi diberikan waktu oleh Presiden untuk tiga bulan supaya melapor, apakah setelah tiga bulan selesai kita belum jelas,” kata dia.

Menurut dia, komisi belum menyampaikan laporan apa pun karena masih dalam tahap awal untuk mengidentifikasi persoalan. “Belum, karena kita baru belanja masalah, sehingga nanti bahan ini kita diskusikan di sana untuk kita formulasikan apa saja yang memang perlu kita sarankan kepada presiden,” ucap dia.

Menurut Badrodin, proses belanja masalah tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar satu bulan. “Belanja masalah satu bulan,” ujarnya.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sudjito, menyebutkan, adaptasi kelembagaan, sumber daya manusia, dan kultur menjadi poin penting dalam reformasi kepolisian.

Menurut dia, reformasi kepolisian bukan hal baru, namun pelaksanaannya kerap berhadapan dengan persoalan politik dan proses hukum yang membuat upaya perubahan tidak mudah. “Kami percaya input yang tadi disampaikan oleh para akademisi maupun praktisi, maupun beberapa pihak itu meyakini bahwa reformasi ke depan, adaptasi kelembagaan, SDM, dan budaya itu menjadi poin kunci, dan kami percaya bahwa upaya-upaya ini membutuhkan pengawalan,” kata dia.