Tahun Baru 2026 Tanpa Kembang Api, Gubernur Pramono Pilih Solidaritas daripada Pesta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meniadakan penggunaan kembang api dalam seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru 2026. Kebijakan ini berlaku untuk semua kegiatan yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta yang membutuhkan perizinan resmi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya di wilayah Sumatra. Menurutnya, perayaan tidak seharusnya mengabaikan situasi kemanusiaan yang sedang dihadapi masyarakat di daerah terdampak.

"Untuk seluruh wilayah Jakarta, baik kegiatan yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, kami meminta tidak ada kembang api," ujar Pramono Anung. Ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan segera menerbitkan surat edaran resmi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.

Larangan penggunaan kembang api diberlakukan untuk seluruh kegiatan resmi dan berizin, termasuk acara di perhotelan, pusat perbelanjaan, dan lokasi hiburan lainnya. Namun demikian, Pemprov DKI tidak akan melakukan razia terhadap penggunaan kembang api secara personal oleh masyarakat.

"Kalau yang bersifat personal, tentu kami tidak bisa melarang. Kami juga tidak mengadakan razia, karena kita menyambut Tahun Baru, jangan sampai membuat masyarakat tidak bahagia," kata Pramono Anung. Ia menekankan pendekatan persuasif lebih dikedepankan dibanding penindakan.

Meski tidak melarang secara personal, Gubernur Pramono tetap mengimbau warga Jakarta untuk menahan diri tidak menyalakan kembang api maupun petasan. Ia berharap masyarakat dapat menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudara di daerah yang tengah menghadapi musibah bencana.

"Mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita dalam menyambut Tahun Baru," tuturnya. Menurutnya, makna pergantian tahun tidak semata soal kemeriahan, tetapi juga tentang kebersamaan dan empati sosial.

Selain meniadakan kembang api, Pemprov DKI Jakarta juga mengurangi jumlah titik perayaan Tahun Baru 2026. Dari sebelumnya 14 lokasi, kini perayaan dipusatkan di delapan titik utama yang tersebar di berbagai kawasan strategis ibu kota.

Delapan titik tersebut meliputi Lapangan Banteng, kawasan M.H. Thamrin, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, Semanggi, kawasan SCBD, dan FX Sudirman. Monumen Nasional yang selama ini menjadi ikon perayaan Tahun Baru tidak lagi dijadikan pusat keramaian.

"Titik utama ada di Bundaran HI yang akan dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah," ujar Pramono Anung. Sementara itu, kawasan Kota Tua akan dihadiri Wali Kota Administrasi Jakarta Barat dan Lapangan Banteng dihadiri Wali Kota Jakarta Pusat.

Meski tidak menjadi titik perayaan, kawasan Monas tetap menghadirkan pertunjukan video mapping tanpa menghadirkan kerumunan massa. Konsep ini dipilih untuk menjaga suasana perayaan tetap aman dan terkendali.

Di Bundaran HI, perayaan akan dimeriahkan dengan pertunjukan video mapping berbasis drone tanpa kembang api. Tema yang diusung adalah kepedulian dan solidaritas untuk wilayah Sumatra yang terdampak bencana.

Pemprov DKI juga meminta seluruh rangkaian acara dikemas secara sederhana, termasuk dalam pemilihan lagu. Lagu-lagu bernuansa harapan dan semangat dipilih untuk mengiringi malam pergantian tahun.

"Kami minta suasananya sederhana. Lagu yang dipilih memberi semangat dan harapan, seperti ‘Jangan Menyerah’ dari D’Masiv," kata Pramono Anung. Konsep ini diharapkan menciptakan suasana reflektif dan bermakna.

Lebih lanjut, Pemprov DKI menggandeng BAZNAS BAZIS dan Bank Jakarta untuk mengintegrasikan mekanisme donasi kemanusiaan dalam seluruh rangkaian perayaan. Donasi ini ditujukan untuk membantu daerah terdampak bencana di Sumatra, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan wilayah lainnya.

Donasi dilakukan melalui QRIS yang tersedia di titik-titik acara serta kanal digital dengan sistem pemantauan secara real time. Hingga saat ini, dana awal yang berhasil dihimpun telah mencapai Rp500 juta.

"Jumlah akhirnya akan kami sampaikan pada puncak pergantian tahun," ujar Pramono Anung. Ia menegaskan transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan donasi tersebut.

Selain penggalangan dana, Pemprov DKI Jakarta juga menyatakan kesiapan menyerap komoditas dari daerah terdampak bencana. Komoditas yang diserap meliputi beras, cabai, daging, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

"Kami siap membeli produk apa pun yang dijual daerah terdampak," ucap Pramono Anung. Ia telah menginstruksikan BUMD pangan seperti Dharma Jaya dan Food Station untuk aktif menyerap hasil produksi tersebut.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menyalurkan berbagai bantuan ke wilayah Sumatra, mulai dari logistik pakaian dan makanan hingga pengiriman 16 toilet portabel senilai Rp4,5 miliar. Bantuan dana tunai sebesar Rp3 miliar per kabupaten juga telah disalurkan ke Lhokseumawe, Tapanuli Tengah, dan Aceh Tamiang.