Sherly Tjoanda: Maluku Utara Harus Bersih dari Aksi Koruptif

AMBON – Korupsi tak dapat ditolerir, termasuk di Maluku Utara. “Maluku Utara harus bersih dari aksi-aksi koruptif,” tandas Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Jumat.

Dia menegaskan komitmen bersama seluruh jajaran di Pemprov Maluku Utara dalam upaya bersama-sama mendukung upaya dalam pemberantasan korupsi.

“Kami membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat, baik melalui WhatsApp maupun pertemuan langsung, agar setiap rupiah APBD benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” kata dia, saat didampingi Wakil Gubernur, Sarbin Sehe,  menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah V Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Maluku Utara, Jumat.

Ia menyebutkan, pada tahun 2024 Maluku Utara sempat masuk dalam daftar provinsi terkorupsi versi KPK. Bahkan, pada Desember 2025 berhasil masuk zona hijau dengan skor Pusat Pemantauan Pencegahan tertinggi ke-4 secara nasional.

Seperti diketahui, Musyawarah Wilayah V Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Maluku Utara dihadiri Wakil Ketua DPP PKB, Ahmad Iman Sukri, Bupati Halmahera Tengah, Ikram Sangaji, jajaran pengurus DPW PKB Maluku Utara, pimpinan partai politik, serta perwakilan masyarakat.

Tjoanda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta Muswil, khususnya jajaran DPP PKB yang hadir. Ia menegaskan Muswil menjadi momentum penting dalam menentukan arah politik dan kontribusi PKB bagi pembangunan Maluku Utara.

Ia memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, di antaranya program renovasi rumah tidak layak huni, bantuan kapal nelayan, pemberian umrah bagi warga, dukungan terhadap UMKM, santunan bagi keluarga berduka, serta pembangunan menara telekomunikasi di wilayah blank spot.

Sementara itu, Sukri yang mewakili ketua DPP PKB secara resmi membuka Muswil V PKB. Dalam sambutannya, ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan serta keterbatasan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi di Maluku Utara.

Menurut dia pertumbuhan ekonomi yang masih berada di kisaran 3,7 persen belum cukup untuk menekan angka kemiskinan. Karena itu, dibutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta guna mempercepat pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya membangun branding Maluku Utara sebagai daerah dengan potensi ekonomi dan budaya yang besar agar mampu menarik investasi dan meningkatkan pendapatan daerah.

Sebelumnya, Ketua DPW PKB Maluku Utara, Jasri Usman, menyampaikan, Muswil V menjadi forum strategis untuk menentukan kepemimpinan PKB lima tahun ke depan. Ia mengajak seluruh kader menyusun program-program terbaik guna memenangkan pemilihan mendatang dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Maluku Utara dan Indonesia.

Muswil V PKB Maluku Utara dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan agenda utama penetapan kepengurusan baru serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk periode 2026–2030.