Pasca OTT KPK, Pemkab Bekasi Pastikan Pemerintahan Berjalan Normal

BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan normal setelah operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (18/12).

Aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi hari ini terpantau normal, sejumlah aparatur terpantau beraktivitas, termasuk mengikuti kegiatan apel Bela Negara.

"Yang pasti hari ini aktivitas di Kabupaten Bekasi tetap seperti biasa, pemerintahan berjalan dengan normal dan lancar," kata Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja setelah memimpin apel Bela Negara, Jumat.

Asep mengaku hingga kini belum menerima konfirmasi dari aparat penegak hukum menyangkut operasi tangkap tangan dan hanya menerima laporan dari jajaran bahwa sejumlah ruang dinas telah disegel penyidik KPK.

"Saya belum bisa bilang apa-apa karena informasinya juga baru, beritanya baru rilis dan masih simpang siur. Mudah-mudahan baik-baik saja. Belum ada konfirmasi dari APH, mungkin biar ditangani lebih lanjut, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," katanya.

Asep mengaku terakhir menjalin kontak dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang pada dua hari lalu. Saat itu tidak ada masalah apapun yang disampaikan, hanya sebatas konteks tugas dan agenda rutinitas selaku kepala daerah.

"Saya waktu komunikasi itu diberitahukan untuk agenda disposisi ke Babelan karena beliau akan ke Bandung. Sebatas itu saja," katanya.

Kegiatan operasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi dikabarkan telah mengamankan 10 orang untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk Bupati Bekasi.

Di kompleks perkantoran Pemkab Bekasi sendiri, penyidik KPK tadi malam turut menyegel sejumlah ruangan antara lain ruang kerja Bupati Bekasi, Dinas Cipta Karya, Dinas Binamarga serta Disbudpora.(KR-PRA).