Tanah Negara Dibuka! Mensesneg Percepat Relokasi Korban Bencana di Sumbar

PADANG - Pemerintah pusat mendorong percepatan relokasi warga terdampak bencana di Sumatera Barat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menginstruksikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbarmemanfaatkan tanah negara atau lahan milik BUMN sebagai solusi bagi warga yang tak lagi bisa kembali ke tempat tinggalnya.

"Jika di wilayah terdampak terdapat tanah negara atau lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan apabila memang dibutuhkan sebagai lokasi relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggalnya semula," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi melalui sambungan telepon di Kota Padang, Senin.

Instruksi Mensesneg tersebut dinilai sebagai solusi percepatan relokasi bagi warga yang lahan miliknya sudah tidak layak untuk ditempati. Arahan ini juga menjadi solusi di tengah keterbatasan pemerintah kabupaten/kota dalam pengadaan lahan pasca-bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Mensesneg menegaskan pemerintah pusat secara aktif mendorong percepatan relokasi masyarakat terdampak bencana yang lahannya sudah tidak layak huni, agar dapat segera menempati lokasi yang lebih aman dan layak.

Pemanfaatan lahan negara merupakan alternatif konkret apabila daerah mengalami kendala dalam pembebasan lahan.

"Jika ada Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang izinnya, itu bisa dimanfaatkan. Begitu juga lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan," ujar Mensesneg.

Ia juga meminta Pemprov Sumbar segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemilik atau pengelola lahan, termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota yang terdampak bencana alam.

"Jangan berlama-lama. Segera dilakukan. Kasihan masyarakat yang saat ini masih tinggal di pengungsian dan belum memiliki rumah," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan kesiapan pemerintah setempat untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk memetakan serta memastikan kesiapan warga untuk direlokasi.

"Ini merupakan arahan yang sangat jelas. Penggunaan tanah milik negara maupun BUMN untuk relokasi warga terdampak dimungkinkan, dan hal ini akan segera kami tindak lanjuti melalui koordinasi di lapangan," kata Gubernur Mahyeldi.

Hingga saat ini terdapat empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk relokasi warga terdampak bencana. Keempatnya yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya arahan pemerintah pusat, proses relokasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.

"Kita berharap dengan adanya kepastian dan kesiapan lahan ini, pembangunan hunian tetap pasca-bencana dapat berjalan secara serentak dan memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak," harap Gubernur Mahyeldi.