Komisi Reformasi: Masyarakat Ingin Polri Tak Terpengaruh Kepentingan Politik

Medan - Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan bahwa salah satu masukan utama publik adalah meminta Polri bersikap independen dan bebas intervensi politik.

Hal ini dikatakan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD usai menyerap aspirasi para tokoh masyarakat, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan mahasiswa di Sumatera Utara (Sumut).

"Kami banyak mendapatkan hal baru dan penguatan. Semua berharap polisi menjadi lebih baik. Dari 467.000 personel yang bermasalah hanya oknum, karena masih ada sekitar 90 persen yang personel melayani masyarakat dengan baik," ujar Mahfud didampingi Ahmad Dofri yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat (12/12).

Mahfud yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019- 2024 menyebutkan, aspirasi dari berbagai daerah hampir serupa.

Pihaknya menyatakan, keluhan masyarakat tentang Polri pun cenderung sama, dan menunjukkan adanya akal sehat di tengah publik.

"Karena itu, percepatan reformasi akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang adil, transparan, inklusif, dan substantif," tutur Mahfud.

Dekan Fakultas Hukum USU Mahmul Siregar menekankan, bahwa pentingnya transformasi kultural dalam tubuh Polri.

Menurutnya, jajaran Polri perlu lebih mengedepankan budaya pelayanan, perlindungan, dan pengayoman.

Ia juga menyarankan, perbaikan pola rekrutmen melalui kerja sama dengan universitas, penguatan etika, moralitas dalam pendidikan, dan pengembangan karier.

Mahmul juga turut menekankan perlunya pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan masyarakat.

"Polri harus menyiapkan sistem yang bisa diakses publik, termasuk SOP (standar operasional prosedur) atas hak-hak masyarakat dan standar pelayanan di institusi Polri,” tuturnya.

Tokoh masyarakat Sumut Soekirman menyampaikan sejumlah usulan, mulai penegasan netralitas Polri hingga pembaruan kurikulum pendidikan Polri.

Ia menilai, jajaran Polri harus lebih dominan sebagai pengayom, bukan sekadar aparat keamanan.

"Polisi sering dijadikan alat politik. Kami ingin Polri netral dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat, terutama petani, buruh, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya,” tegas Soekirman.