BNPB: Biaya Perbaikan Kerusakan Akibat Bencana Sumatera Mencapai Rp51,82 Triliun

BANDA ACEH - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan perkiraan biaya untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp51,82 triliun.

Estimasi itu kemungkinan masih bertambah mengingat jumlah korban masih belum mencapai data final dan terus diperbarui setiap harinya.

“Tentu saja, data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU. Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini (hingga) kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” kata Letjen Suharyanto memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12) malam.

Suharyanto melanjutkan untuk biaya perbaikan di daerah-daerah terdampak bencana di Sumatra Utara mencapai Rp12,88 triliun. Sementara itu, untuk Sumatera Barat mencapai Rp13,52 triliun.

“Kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan, dana, sekian Bapak,” kata Kepala BNPB kepada Presiden.

Anggaran perbaikan itu, Suharyanto melanjutkan, bakal dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada korban, pengungsi, dan masyarakat umum, mempercepat penyaluran santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan hilang, mencukupi stok logistik secara berjenjang dari tingkat desa/gampong sampai ke daerah tingkat atasnya.

“Kemudian, untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatra Barat, sebagian Sumatra Utara, kami akan masuk tahap rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi, tidak sama-sama ini, Bapak. Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan (rehabilitasi),” kata Kepala BNPB saat rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

Dalam fase rehabilitasi itu, Suharyanto juga menyampaikan rencana pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi.

Huntara, yang rencananya menjadi tempat tinggal sementara para pengungsi, direncanakan dibangun oleh anggota satuan tugas (satgas) dari TNI dan Polri.

“Kemudian huntap, hunian tetap, (dibangun) setelah hunian sementara jadi. Kemudian, dibangun hunian tetap. Kami mohon yang relokasi, yang harus pindah itu. Kami mohon dari Kementerian Perumahan yang membangun, Bapak (Presiden),” kata Suharyanto.