BUMD Dinilai Minim Kontribusi CSR, DPRD DKI Desak Program Sosial Lebih Merata

JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menyoroti rendahnya kontribusi program tanggung jawab sosial perusahaan dari sejumlah BUMD yang dinilai belum hadir secara nyata di tengah masyarakat. Ia menyampaikan bahwa hasil reses memperlihatkan masih banyak warga yang merasa belum memperoleh manfaat sosial dari perusahaan daerah.

August menjelaskan bahwa persepsi warga menunjukkan ketimpangan kontribusi antara BUMD satu dengan lainnya meski sama-sama menggunakan dana publik untuk operasionalnya. Menurutnya, keadaan ini membuktikan perlunya evaluasi mendalam agar setiap BUMD memiliki skema CSR yang berjalan merata dan berkelanjutan.

Ia mencontohkan hanya beberapa BUMD seperti Food Station, Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya yang rutin memberi kontribusi sosial secara nyata kepada masyarakat. Sementara itu, BUMD lainnya dinilai belum menunjukkan komitmen serupa dalam bentuk program sosial yang konsisten.

"BUMD yang mendanai uang rakyat harus memastikan kontribusi sosialnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh warga," ujar August dalam rapat paripurna yang menyoroti peran sosial perusahaan daerah. 

Ia menegaskan bahwa keberadaan BUMD semestinya tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga hadir dalam pemenuhan kebutuhan dasar publik.

August menyoroti pentingnya menjadikan pengadaan septictank komunal sebagai prioritas program CSR, terutama melalui kolaborasi PAM Jaya dan BUMD lainnya. Menurutnya, kebutuhan sanitasi dasar ini masih menjadi persoalan krusial di banyak wilayah Jakarta dan membutuhkan intervensi cepat.

"Pengadaan septictank komunal perlu disinergikan antarlembaga agar kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi," sambung August dalam penekanan mengenai urgensi program lingkungan berbasis kolaborasi. 

Ia menyatakan bahwa sinergi menjadi kunci karena persoalan sanitasi tak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.

Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat ribuan kebutuhan septictank komunal yang belum terpenuhi di berbagai permukiman warga. August menilai kondisi tersebut mengharuskan Pemprov DKI melakukan percepatan agar kekurangan tersebut tidak menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan yang lebih besar.

"Saat ini, masih ada sekitar 3.000 unit yang harus dipenuhi dan itu harus segera ditangani melalui program bersama," tambahnya.

Ia berharap langkah konkret dapat segera diambil agar peran BUMD benar-benar dirasakan merata oleh warga di seluruh Jakarta.