Tak Mau Salah Hitung: Menaker Klaim Survei KHL Tuntas untuk Rumuskan UMP 2026

JAKARTA – Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi fondasi penting dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) karena menyediakan gambaran objektif mengenai biaya hidup riil pekerja.

Dengan metodologi yang terukur, survei KHL membantu memastikan keputusan pengupahan tidak hanya responsif terhadap tekanan inflasi, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dasar pekerja untuk hidup secara layak.

Akurasi survei ini memengaruhi kredibilitas kebijakan upah, mendorong dialog yang lebih konstruktif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Tanpa survei KHL yang komprehensif dan mutakhir, penetapan UMP berpotensi bias, tidak adaptif, dan rentan memicu ketegangan industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/ Provinsi (UMR/ UMP) dari masing-masing daerah.

Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12), mengatakan, dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli.

Ia melanjutkan rumusan penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu saja,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Menaker juga mengajak semua serikat pekerja/buruh untuk berkolaborasi meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

Ia mengingatkan bahwa ada 150 juta angkatan kerja di Indonesia, dan 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal.

“Kita perlu berkolaborasi agar semua angkatan kerja mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak,” kata Yassierli.

Pemerintah, lanjut Menaker, menyediakan balai-balai kerja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill pekerja agar tetap bisa bersaing mengikuti perkembangan teknologi.

Sebelumnya, Menaker Yassierli menyebutkan pengumuman besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

“Kita berharap dari patokan jadwal, tentu sebelum 31 Desember 2025, jadi untuk diterapkan Januari,” kata Yassierli Jakarta, Rabu (26/11).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait formula pengupahan menggantikan ketentuan sebelumnya, agar lebih adaptif terhadap kondisi tiap daerah.