Respons Cepat! Pemerintah Pertebal Anggaran BNPB untuk Percepatan Penanganan Bencana Alam di Sumatera

JAKARTA – Jaminan ketersediaan anggaran untuk penanganan banjir dan longsor di Sumatera menjadi elemen kunci untuk memastikan respons yang cepat, terukur, dan efektif.

Tanpa alokasi yang memadai dan mudah dicairkan, upaya evakuasi, pemulihan infrastruktur, serta bantuan bagi warga terdampak berisiko terlambat dan memperdalam kerugian sosial-ekonomi.

Anggaran yang terjamin juga memungkinkan pemerintah daerah memperkuat sistem peringatan dini, rehabilitasi lingkungan, serta langkah mitigasi jangka panjang yang dapat menekan frekuensi dan dampak bencana.

Dengan risiko hidrometeorologi yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, konsistensi pendanaan menjadi prasyarat agar Sumatera memiliki ketahanan bencana yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Pemerintah memastikan masih tersedia anggaran untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta siap untuk menambah alokasi bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jika diperlukan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa saat ini BNPB masih memegang dana siap pakai (DSP) dalam jumlah yang cukup aman untuk operasional tanggap darurat.

“Di BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih (dana) di BNPB yang siap (untuk dipakai),” ujar Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui awak media di Jakarta, Senin (1/12) malam.

Meskipun demikian, ia tidak memungkiri adanya kemungkinan penambahan anggaran operasional tersebut, mengingat dampak bencana yang terjadi berskala luas hingga mencapai tiga provinsi.

Ia mengatakan, mekanisme penambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) siap diaktifkan kapan saja sesuai kebutuhan di lapangan.

Purbaya pun meminta BNPB untuk tidak ragu mengajukan permintaan jika dana yang tersedia mulai menipis dan memastikan pihaknya akan segera memproses pencairan dana ABT tersebut saat diminta.

Ia menuturkan bahwa alokasi tersebut akan diambil dari pos darurat bencana yang memang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” katanya.

Purbaya tidak menyebut angka spesifik mengenai besaran anggaran tambahan yang dapat diberikan karena bergantung pada asesmen dan permintaan resmi dari BNPB.

Namun, ia memastikan bahwa kapasitas fiskal negara sangat memadai untuk menanggung biaya penanganan bencana tersebut, termasuk jika nantinya ada pengajuan untuk kebutuhan rehabilitasi maupun perlindungan sosial bagi para korban.