Kekerasan Seksual dan KDRT Mendominasi, Jakarta Timur Wilayah Terbanyak Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak

JAKARTA - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta menyebutkan, Jakarta Timur (Jaktim) menjadi wilayah terbanyak laporan kasus kekerasan perempuan dan anak.

"Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah laporan terbanyak, yaitu 552 kasus tahun 2025 hingga hari ini," kata Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Iin Mutmainnah dalam acara kampanye 16 hari cegah kekerasan perempuan dan anak di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin (1/12).

Dari jumlah tersebut, Jakarta Timur didominasi oleh kekerasan psikis yang marak terjadi, seperti perundungan (bullying), mengejek, mengkritik, atau merendahkan penampilan fisik seseorang (body shaming) baik secara langsung maupun melalui media sosial.

“Ini tanda bahwa kekerasan non-fisik makin meningkat dan pemulihannya sangat tidak mudah. Anak bisa depresi, sulit berkembang sesuai usianya, tidak percaya diri, bahkan berisiko bunuh diri. Kasus di Cilangkap beberapa waktu lalu terjadi karena depresi,” jelas Iin.

Jenis kekerasan dengan laporan tertinggi kedua adalah kekerasan seksual, disusul Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan fisik.

Data Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Pulogadung mencatat, sejak awal tahun hingga 1 Desember 2025, terdapat 2.088 laporan kekerasan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Tren kasus menunjukkan kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Di antara laporan tersebut, 969 korban merupakan perempuan dewasa, 772 anak perempuan, dan 347 anak laki-laki.

Meski jumlah laporan meningkat, Iin menilai fenomena tersebut sebagai sinyal positif bahwa masyarakat sudah lebih berani bersuara.

"Warga DKI sudah semakin cerdas dan berani angkat bicara (speak up). Mereka tidak lagi menganggap kekerasan sebagai aib," ucap Iin.

Apalagi, kekerasan terhadap perempuan dan anak tentu menjadi sebuah hal yang perlu kita sikapi agar kita terus menerus melakukan upaya dari mulai pencegahan, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menggencarkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui rangkaian kampanye 16 hari anti kekerasan.

Rangkaian kegiatan ini telah dimulai dengan kick off oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Balai Agung pada 22 November lalu.

Iin berharap, kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dapat meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat komitmen menjadikan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan aman bagi semua.

Terdapat lima faktor utama yang memicu tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di ibu kota mulai dari ekonomi hingga paparan media sosial.

Faktor pertama adalah tekanan ekonomi keluarga menjadi penyebab yang paling dominan. Perempuan dan anak disebut menjadi kelompok paling rentan.

Kondisi seperti pengangguran, beban finansial, hingga inflasi kerap memicu konflik rumah tangga yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Faktor kedua adalah pola asuh keluarga. Kesibukan orang tua bekerja membuat banyak anak kurang mendapatkan pengasuhan yang cukup.

Selain itu, minimnya pengetahuan mengenai parenting positif turut mempengaruhi. Faktor ketiga adalah paparan gawai dan media sosial. Paparan konten negatif dan kekerasan di dunia digital ikut membentuk perilaku, terutama pada remaja.

Faktor keempat adalah terkait lingkungan dan sosial. Lingkungan yang kurang peduli menjadi pemicu lainnya.

Terakhir, pernikahan dini dan ketimpangan gender masih menjadi penyebab kuat kekerasan terhadap perempuan muda.