Penyaluran KUR Ngebut! Sudah Tembus Rp240 Triliun, Hampir Kejar Target

JAKARTA – Pemerintah mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp240,09 triliun per 14 November 2025, atau 83,77 persen dari target tahunan, menunjukkan percepatan pembiayaan bagi sektor UMKM.

Dengan 4,07 juta pelaku usaha telah menerima dukungan pembiayaan dan tingkat kredit bermasalah (NPL) tetap rendah di 2,18 persen per akhir Oktober, kinerja ini mencerminkan kualitas intermediasi yang tetap terjaga.

Capaian tersebut menegaskan peran KUR sebagai instrumen penting dalam memperluas akses permodalan serta menjaga ketahanan UMKM di tengah dinamika ekonomi, sekaligus menuntut penguatan pendampingan agar kualitas kredit tetap stabil seiring meningkatnya penyaluran.

"Kinerja KUR tahun ini menunjukkan konsistensi yang baik. Target debitur baru mencapai 99,96 persen dengan 2,34 juta pelaku usaha, sementara debitur graduasi yang naik kelas bahkan mencapai 1,17 juta debitur. Ini membuktikan KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/11).

Sejalan dengan penguatan perekonomian dari sisi produksi, penyaluran KUR ke sektor produksi juga mencatat kinerja impresif dengan porsi 60,7 persen, melampaui target yang ditetapkan 60 persen.

Pemerintah sendiri menegaskan komitmen untuk meningkatkan peran KUR dalam mendukung penguatan rantai pasok domestik dan penciptaan lapangan kerja.

Airlangga menerangkan, hingga akhir tahun 2025, diperkirakan penyaluran KUR mampu mendorong penyerapan sekitar 20 juta tenaga kerja yang menunjukkan bahwa setiap satu debitur KUR berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata empat orang.

Lebih lanjut, untuk menjawab kebutuhan pembiayaan usaha produktif yang terus berkembang, Pemerintah menetapkan arah kebijakan KUR tahun 2026 dengan target penyaluran sebesar Rp295 triliun atau disesuaikan dengan kecukupan anggaran.

Target penyaluran sektor produksi juga ditingkatkan menjadi minimal 65 persen dari total penyaluran.

"Kami buka akses KUR secara penuh dengan suku bunga flat 6 persen untuk semua pelaku usaha sektor produktif tanpa batasan frekuensi akses KUR. Dengan tanpa pembatasan frekuensi akses pembiayaan murah ini, tidak ada alasan lagi bagi UMKM Indonesia untuk tidak naik kelas dan bersaing," jelas Menko.

Adapun, relaksasi kebijakan yang sedang difinalisasi khususnya untuk penerima KUR kriteria tertentu antara lain; yang pertama, penetapan suku bunga/marjin KUR sebesar 6 persen flat per tahun.

Kedua, penghapusan batasan frekuensi akses KUR. Kebijakan ini direncanakan akan memperluas relaksasi yang sebelumnya hanya berlaku bagi sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (4P) menjadi mencakup industri pengolahan, konstruksi, manufaktur, dan seluruh sektor ekonomi kegiatan produksi lainnya.

Airlangga menyampaikan, demi menjaga kualitas penyaluran KUR, Pemerintah tetap akan mendistribusikan target debitur baru KUR dan debitur graduasi KUR kepada masing-masing penyalur KUR.

Sejalan dengan penguatan ekosistem pembiayaan produktif, pihaknya juga memperkenalkan beberapa inovasi pembiayaan, termasuk skema KUR berbasis kekayaan intelektual (KI) yang memungkinkan KI digunakan sebagai agunan tambahan.