Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

FAM Terancam Sanksi Lebih Berat: AFC Ingatkan Pemerintah Malaysia Jangan Ikut Campur!

17 Kamis, 20 Nov 2025, 18:20 WIB | Oleh:
FAM Terancam Sanksi Lebih Berat: AFC Ingatkan Pemerintah Malaysia Jangan Ikut Campur! FAM Terancam Sanksi Lebih Berat: AFC Ingatkan Pemerintah Malaysia Jangan Ikut Campur! Doc: ANTARA/Handout
Ket. Logo Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM).

JAKARTA - Konfederasi Sepak bola Asia (AFC) mengingatkan pemerintah Malaysia agar tidak mencampuri urusan internal Asosiasi Sepak bola Malaysia (FAM) di tengah sorotan FIFA terkait skandal pemain warisan. 

Sekjen AFC Windsor Paul John menegaskan bahwa kepemimpinan asosiasi dipilih oleh para afiliasi anggota, sehingga pemerintah tidak dapat memberi arahan atau tekanan kepada pejabat FAM.

Hubungan antara FAM dan FIFA kembali menjadi sorotan menyusul peringatan dari badan sepak bola dunia itu mengenai risiko keterlibatan pemerintah, khususnya setelah skandal pemalsuan dokumen yang melibatkan tujuh pemain warisan Malaysia.

“Walaupun FAM sedang berkrisis, kementerian atau menterinya tidak boleh mengarahkan pejabat FAM agar meletakkan jawatan (jabatan). Mereka tidak boleh, karena mereka dipilih oleh afiliasi anggota,” kata John seperti dikutip New Straits Times pada Kamis.

Windsor mendukung pernyataan pengamat olahraga Datuk Christopher Raj yang mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia (KBS) harus berhati-hati dan menghindari batasan yang dapat dianggap sebagai campur tangan politik.

Ia menegaskan bahwa meski FAM tengah menghadapi krisis setelah keputusan FIFA, pemerintah tidak dapat mengeluarkan arahan atau menekan pejabat FAM agar mundur karena kepemimpinan asosiasi dipilih oleh para afiliasi anggota melalui kongres.

Windsor mengatakan pemerintah memang merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam sepak bola Malaysia, namun perannya adalah mendukung pengembangan, bukan mengatur atau menentukan administrasi asosiasi.

Ia menambahkan bahwa semua pernyataan resmi harus dibuat dengan hati-hati, karena salah tafsir juga bisa dianggap sebagai bentuk campur tangan.

John kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberi instruksi, memengaruhi keputusan, atau terlibat dalam proses administratif internal FAM.

“Mereka tidak boleh campur tangan, tidak boleh memberi arahan, tidak boleh mempengaruhi,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa integritas asosiasi harus dihormati sesuai regulasi FIFA.

Saat ditanyai mengenai kasus-kasus terbaru mengenai campur tangan pemerintah yang berujung skorsing, Windsor menyinggung contoh dari kawasan Asia Tenggara.

“Baru-baru ini, Brunei. Ada campur tangan pihak ketiga dalam proses pemilihan. FIFA dan AFC sudah membentuk komite normalisasi,” katanya, merujuk kejadian yang terjadi dalam dua bulan terakhir.

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam pemilihan kepemimpinan secara langsung memengaruhi tata kelola sepak bola suatu negara dan memaksa FIFA serta AFC mengambil langkah tegas untuk memulihkan struktur administrasi.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Nasional
Dua Tahun Kemenimipas, Tran...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
ASDP Dorong Percepatan Penanganan KMP Batumandi, 92 % Klaim Kendaraan Terbayar 

ASDP Dorong Percepatan Penanganan KMP Batumandi, 92 % Klaim Kendaraan Terbayar 

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +