Mal Pelayanan Publik Rejang Lebong Hadirkan Gerai Pengurusan Paspor.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyiapkan gerai layanan pengurusan paspor, sehingga warga daerah itu tidak perlu jauh-jauh lagi mengurusnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong Don Afrisal saat dihubungi di Rejang Lebong, Senin, mengatakan, MPP Rejang Lebong resmi beroperasi sejak Desember 2023 lalu dan hingga kini sudah ada 27 layanan yang bisa didapatkan masyarakat di tempat itu.

"Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kami telah menjalin kerja sama dengan Kantor Imigrasi Bengkulu untuk membuka gerai layanan paspor di MPP Rejang Lebong. Alhamdulillah sejak awal November kemarin sudah beroperasi," kata dia.

Dia menjelaskan, sejak dibukanya gerai layanan pengurusan paspor ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang akan mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus pergi ke Kota Bengkulu lagi.

Pembukaan gerai layanan keimigrasian tersebut, kata dia, terus disosialisasikan pihaknya ke dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong, kemudian juga melalui media sosial maupun pemberitaan di media massa.

"Untuk pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan informasi pengurusan perizinan bisa dilakukan via call center dan WhatsApp dinomor 0821-2121-1073, atau juga bisa melalui facebook di akun PTSP Rejang Lebong," terang Don.

Menurut dia, DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi dan kolaborasi strategis, di mana pihaknya melalui MPP Rejang Lebong berkomitmen memberikan layanan yang mencakup urusan kependudukan, sosial, serta perizinan usaha dengan sistem yang semakin mudah, cepat, dan transparan.

Proses penerbitan izin untuk kegiatan berisiko rendah dan menengah rendah, tambah dia, saat ini dapat terbit secara otomatis setelah pemohon melengkapi formulir yang diperlukan.

Sementara itu, izin dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi tetap melalui tahapan verifikasi serta rekomendasi dari OPD teknis terkait, sebelum diverifikasi ulang oleh PTSP.