Pemkab Lombok Tengah Susun Rencana Penerapan Pariwisata Berkelanjutan

LOMBOK TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai menyusun rencana penerapan pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Melalui seminar itu menjadi momentum penting dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan pariwisata Lombok Tengah menuju kemandirian dan daya saing berkelanjutan," kata Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, Lalu Wiranata, di Lombok Tengah, Jumat (14/11).

Ia mengatakan melalui diskusi publik tersebut salah satu langkah strategis dan taktis yang berangkat dari analisis mendalam terhadap peta pariwisata global dan potensi Lombok Tengah.

Melalui kegiatan itu diharapkan sebagai wadah strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan, memperkaya wawasan, serta merumuskan arah pembangunan berbasis data yang berkelanjutan dan inklusif," katanya.

Kemudian, meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap konsep dan praktik pariwisata berkelanjutan. Menjadi forum diskusi lintas sektor untuk membangun model pengelolaan pariwisata berbasis bukti.

Selanjutnya, mengidentifikasi potensi, tantangan, serta strategi dalam mengoptimalkan nilai ekonomi sektor pariwisata daerah. Serta merumuskan arah kebijakan daerah dalam memperkuat kemandirian dan daya saing ekonomi berbasis sektor pariwisata berkelanjutan.

"Melalui kolaborasi dan pemanfaatan data yang tepat, potensi besar Lombok Tengah diharapkan dapat dikonversi menjadi sumber kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD daerah,” katanya.

Oleh karena itu, kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan potensi daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kolaborasi ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara itu Kepala BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko mengatakan, seluruh daerah dihadapi tantangan serius berupa pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).

Menghadapi hal ini, setiap daerah harus mampu mengoptimalkan beberapa sektor sehingga memperoleh pendapatan dari sektor tersebut, termasuk sektor pariwisata.

“Ini menjadi tantangan semua daerah, sehingga potensi yang dimiliki harus dikelola dengan baik untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," katanya.