Seskab Tekankan Pentingnya Data Akurat bagi Pengambilan Kebijakan

Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah hanya akan efektif jika didukung data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya oleh publik.

“Percuma ada kebijakan kalau tidak ada data. Dan data itu dikumpulkan dari mana? Sekarang, di masa pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh data dikumpulkan menjadi satu di BPS,” kata Teddy dalam Rakornas bertajuk “Statistik untuk Keadilan Sosial” di Jakarta, Kamis (13/11).

Ia mengatakan, langkah pemerintah mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga ke dalam sistem Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi yang pertama dalam sejarah, dan akan menjadi acuan utama kebijakan nasional.

“Data inilah yang digunakan oleh pemerintah dan setiap kementerian untuk melaksanakan kebijakan Presiden. Untuk itu, terima kasih kepada seluruh kepala BPS daerah dan kepala dinas sosial di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Teddy menyebut kehadiran sekitar 1.400 kepala BPS dan kepala dinas sosial di Rakornas tersebut menandakan semangat kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah dalam memperbaiki kualitas data sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data yang dipaparkan BPS bahwa per 31 Juli 2025 dari 286,7 juta penduduk ada sebanyak 94,2 juta keluarga yang datanya terverifikasi ke dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan 23,85 juta jiwa di antaranya tergolong dalam kelompok desil 1-2 atau keluarga miskin.

“Pemerintah pusat hanya bisa berjalan dengan baik kalau data dari daerah akurat. Karena itu, para pejabat di daerah adalah ujung tombak keakuratan data,” katanya.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menitipkan salam hormat kepada seluruh peserta Rakornas serta menyampaikan apresiasi atas kerja keras mereka dalam memastikan kebijakan sosial berjalan sesuai fakta lapangan.

“Bapak Presiden menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan budi baik Bapak Ibu semua, karena data yang akurat adalah fondasi keadilan sosial,” kata Teddy menegaskan.