Enam Sektor Industri Dibanjiri Produk Impor

Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan industri nasional serta menurunkan utilisasi kapasitas pabrik di dalam negeri.

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa enam sektor industri dalam negeri tengah menghadapi tekanan serius akibat membanjirnya produk impor

‎‎Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan keenam sektor tersebut meliputi tekstil, baja, elektronik, kosmetik, keramik dan alas kaki. Masifnya produk impor membuat utilisasi dan produksi industri terkait menjadi tidak maksimal.

‎"Itu membuat industri di dalam negeri mau produksi banyak berpikir terlebih dahulu. Akhirnya menahan. Harusnya bisa produksi 100, produksi 60 dulu. Takutnya nanti tidak terserap pasar," ucapnya di Jakarta, Selasa (11/11).

‎Seperti dikutip dari Antara, Febri menyampaikan, dari enam sektor yang dibanjiri produk impor jadi, baru sektor tekstil yang memiliki aturan terkait pengaturan impor.

‎Kemenperin, lanjut dia, mendukung upaya yang diambil oleh Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyiapkan skema kemitraan antara pedagang pakaian bekas atau thrifting dan pelaku UMKM.

Untuk pasar domestik, kata Febri diprioritaskan agar menggunakan produk dalam negeri dan tidak menggunakan produk impor jadi.

‎"Membeli produk lokal itu artinya melindungi saudara-saudara kita yang bekerja pada industri itu," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan pihaknya tengah memperkuat perlindungan pasar dan menarik investasi baru industri baja guna memenuhi kebutuhan domestik yang saat ini 55 persen dipenuhi impor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2021, jumlah perusahaan yang terdaftar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) 24 untuk logam dasar ada 562 perusahaan dan KBLI 25 barang logam, bukan mesin dan peralatannya, terdapat 1.592 perusahaan.

‎Wamenperin menyatakan saat ini terdapat perbedaan signifikan antara konsumsi baja dengan produksi nasional, dan perbedaan tersebut diisi oleh 55 persen impor yang mayoritas berasal dari Tiongkok.

Adapun untuk produksi baja, Indonesia menempati peringkat 14 dunia di tahun 2024 yaitu sebesar 18 juta ton, naik 110 persen dari 2019.

Turun Peringkat

Menanggapi hal itu, Komisi VII DPR menggelar rapat dengan mengundang Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin bersama berbagai asosiasi pebisnis bidang agro guna mencari solusi permasalahan daya saing produk.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengatakan Indonesia saat ini sedang diserbu produk-produk impor, baik legal maupun ilegal, dengan harga yang tak kalah saing sehingga sejumlah pelaku industri terdampak.

"Mungkin ada di beberapa asosiasi dari pelaku usahanya yang tidak mengalami dampak, tetapi dari pengusaha-pengusaha yang kita temui, banyak yang terdampak karena banyak bahan baku yang harganya tinggi," kata Evita di Jakarta.

Berdasarkan data terbaru, industri agro Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, termasuk peringkat Indonesia yang turun drastis dalam peringkat daya saing dunia, IMD World Competitiveness.

Padahal, industri agro memiliki peranan strategis sebagai sektor yang kaya sumber daya alam dan menyumbang nilai tambah yang signifikan.

Evita ingin memastikan sektor agro tak hanya sebagai produsen komoditas, tetapi juga bertransformasi menjadi industri pengolahan yang efisien, inovatif, dan mampu mendominasi rantai pasok global.

Dia pun menyadari bahwa sektor industri agro saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari ketersediaan bahan baku, masalah kelembagaan, efisiensi logistik, keberlanjutan green industry, hingga adaptasi terhadap ekonomi digital.

"Kami berharap Plt. Dirjen Industri Agro dapat memaparkan secara komprehensif peta jalan dan langkah implementatif untuk penguatan lima pilar daya saing, khususnya terkait SDM, hilirisasi, dan regulasi, agar industri agro kita mampu bangkit tumbuh dan menjadi motor penggerak Indonesia Emas 2045," katanya.