Legislator: Konflik Sosial dan Penyimpangan Pengelolaan Hutan di Jawa Imbas Lemahnya Pengawasan
📅 Selasa, 11 Nov 2025, 12:30 WIB | Oleh: Lili LestariIa memastikan Komisi IV akan memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhutani, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), dan pihak lain yang relevan. Dadang menyatakan Komisi IV terbuka menerima data tambahan dari FPHJ untuk memperkuat proses evaluasi kebijakan.
“Pak Alex bilang kita akan manggil rapat lagi dengan Menteri Kehutanan, di dalamnya ada Perhutani, ada BPDAS. Kami sangat terbuka untuk menerima data-data masukan daripada rekan-rekan Penyelamat Hutan Jawa,” katanya.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!