Kurangnya Kepastian Hukum Membuat Investor Enggan Tanam Modal di RI!

JAKARTA-Indonesia menarik bagi investor sebagai negara tujuan investasi karena pasar yang begitu besar, namun persoalannya masih banyak faktor yang membuat iklim investasi kurang menarik bagi pemodal.

Kurangnya kepastian hukum membuat investor berhitung untuk datang ke Indonesia. Hal ini diperparah dengan tumpang tindih aturan baik antara kementerian/lembaga, maupin pemerintah pusat dan pemerintah daerah kerap ditemukan. 

Fenomena ini diperburuk dengan birokrasi yang berbelit belit yang membuat biaya membengkak, serta daya saing logistik menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Guru Besar Ekonomi Bisnis Unika Atma Jaya, Profesor Rosdiana Sijabat mengakui bahwa masalah kepastian hukum dan regulasi yang tumpang tindih menjadi persoalan besar yang membuat investor itu berhitung untuk menanamkan modalnya di Indonesia

"Makanya perlunya penguatan lembaga yang sudah ada untuk memperkuat kepastian hukum. Salah satu masalah terbesar investasi kita itu kepastian hukum yang kurang memadai, bisa kita lihat soal perizinan yang berbelit belit meskipun kita sudah punya online single submision (OSS),"tegasnya pada Koran Jakarta, Senin (10/11).

Rosdiana menyoroti banyaknya regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti apa perizinan di Pulau Jawa, begitu juga luar Jawa. 

Tetapi meski demikian dia mengakui juga bahwa tren investasi di RI dalam 5 atau 3 tahun terakhir sudah membaik meskipun ada penurunan di 2025 baik asing maupun domestik itu sama sama trennya membaik,

Dalam suatu survei pertengan tahun terangnya Indonesia di mata investor asing diminati. Investor asing melihat Indonesia itu sebagai sebuah wilayah investasi yang menarik, atraktif.

Di kawasan Asia Tenggara Indonesia relatif baik, begitu juga di antara negara negara berkembang. "Pasar yang besar menarik bagi investor,"ungkap Rosdiana

Kemudian juga kalau dilihat sampai saat ini di sudah terjadi distribusi investasi, tidak lagi hanya berpusat di Jawa tetapi sudah bergeser ke luar Jawa.

Kebijakan pemerintah yang melakukan downstreaming hilirisasi membuat investasi sektor pertambangan k tumbuh tinggi, ini yang menggeser investasi di luar Jawa itu mulai mengungguli Jawa. 

Kalau lihat ini semestinya pemerintah memperkuat saja kebijakan kebijakan yang bisa membuat kita lebih pro investasi dari sisi kebijakan, misalkan berbagai insentif pajak dan memperkuat kepastian hukum, memperkuat omnibus lawnya kita, di samping karena kita juga sudah memiliki infrasturktur yang lebih baik, misalnya laut, tol, sektor energi serta berbagai infrastruktur lainnya. 

"Tantangan lainnya meskipun konektivitas sudah baik melalui pembangunan berbagai infrastruktur tetapi masalah daya saing logistik masih jadi kendala,"pungkasnya