Pemerintah Tahan Diri, Airlangga Pastikan Kuartal IV Tanpa Stimulus Baru Ekonomi

JAKARTA – Keputusan pemerintah untuk tidak menggelontorkan stimulus tambahan pada kuartal IV 2025 mencerminkan fokus pada konsolidasi fiskal dan penguatan efektivitas belanja yang sudah berjalan.

Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas anggaran di tengah tekanan eksternal dan menjaga ruang fiskal untuk tahun berikutnya.

Meski berpotensi menahan laju pertumbuhan jangka pendek, kebijakan ini dianggap penting untuk memastikan disiplin fiskal, mengendalikan defisit, serta memperkuat keberlanjutan ekonomi jangka menengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan paket kebijakan ekonomi dan stimulus tambahan yang telah diberikan sebelumnya sudah cukup untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Enggak ada, enggak ada (stimulus baru). Cukup yang kemarin sudah diberikan," kata Airlangga di kantornya, Jumat (7/11).

Saat ditanya apakah pemerintah menyiapkan stimulus khusus bagi kelompok masyarakat kelas menengah menjelang akhir tahun, Menko menerangkan tidak ada kebijakan baru yang disiapkan.

Ia menjelaskan bahwa stimulus yang digulirkan sebelumnya juga mencakup segmen tersebut.

"Kemarin kan stimulusnya salah satunya kan sampai desil 4. Ya terus mengenai terkait dengan PPH gaji kan itu untuk kelas menengah," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi “8+4+5” pada September lalu, yang terdiri atas delapan program akselerasi tahun 2025, empat program lanjutan pada 2026, serta lima program penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah juga menambah stimulus berupa program magang nasional untuk 100 ribu lulusan baru (fresh graduate), bantuan langsung tunai (BLT) bagi 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta perluasan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor pariwisata.

Terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya bahwa serangkaian stimulus pemerintah tersebut akan menopang pertumbuhan ekonomi pada sisa tahun 2025.

"Taruhan saya adalah triwulan IV pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5,5 persen dengan stimulus," kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin lalu (3/11).

Salah satu stimulus utama yang diandalkan pemerintah adalah penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan tersebut dinilai telah memperkuat likuiditas perekonomian, yang tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 13,2 persen secara tahunan (yoy) dan uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar 8 persen (yoy) per September 2025.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Sejahtera sebesar Rp31,5 triliun yang menyasar 35,05 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok desil 1-4 Badan Pusat Statistik (BPS).