Perundingan Tarif Resiprokal RI–AS Ditarget Rampung November

Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan perundingan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia, rampung pada November 2025.

"Ya, bulan ini, November," kata dia yang ditemui di Jakarta, Selasa (4/11).

Seperti dikutip dari Antara, disampaikan Budi, perundingan dengan AS dalam menetapkan tarif balasan tersebut dilakukan pemerintah secara hati-hati dengan memperhatikan posisi tawar-menawar (bergaining positions) Indonesia.

Menurut dia, pemerintah menginginkan agar produk-produk Indonesia yang tak diproduksi oleh AS bisa mendapatkan tarif resiprokal 0 persen.

"Kita ingin produk-produk kita yang tidak diproduksi oleh Amerika, tetapi diekspor ke sana yang mendapatkan 0 persen," kata dia.

Menurut Mendag, pembahasan telah mencapai tahap akhir dan mencakup penyesuaian tarif sejumlah komoditas strategis, termasuk produk manufaktur, pertanian, dan elektronik.

“Kami berharap kesepakatan ini bisa memberikan manfaat yang adil bagi kedua pihak,” ujarnya.

Minggu depan, lanjut Mendag, pihaknya akan melakukan perundingan kembali dengan AS.

Selain untuk menekan defisit perdagangan, kesepakatan ini juga diharapkan dapat mendorong ekspor Indonesia ke pasar AS melalui penurunan tarif dan penyederhanaan prosedur ekspor-impor. Pemerintah menilai penyelesaian perundingan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Tahap Finalisasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan negosiasi tarif resiprokal AS masuk ke tahap finalisasi, setelah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

"Sekarang, finalisasi perjanjian dengan Amerika Serikat yang principle agreement-nya sudah disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Trump," ucap Airlangga pada Oktober lalu.

Saat ini, lanjut Airlangga, sedang dilakukan penyusunan dokumen hukum atau legal drafting secara intensif ihwal kesepakatan antara Indonesia dengan AS. Ia berharap tahap tersebut bisa berlangsung cepat.

Terkait dengan komoditas yang akan dibebaskan dari tarif, Airlangga menjelaskan bahwa pada prinsipnya pembebasan tarif akan diberlakukan kepada komoditas yang bisa ditanam di Indonesia, tetapi tidak bisa ditanam di AS.

"Begitu juga sebaliknya. Artinya, seperti kelapa sawit, kakao, coklat, itu mereka memberikan tarif nol," tutur Airlangga.