Ekspektasi Terhadap Perbaikan Ekonomi ke Depan Mulai Menguat

Fenomena Fear of Missing Out (FOMO)) bisa meningkatkan risiko finansial dan ketidakcukupan pangan.

JAKARTA - Stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dan stabil pada kuartal III-2025, sehingga mendukung untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi meskipun terus mewaspadai berbagai risiko dari global.

Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya Yudhi Sadewa dalam konprensi pers KSSK di Jakarta, Senin (3/11) mengatakan stabilitas sistem keuangan pada kuartal III-2025 tetap terjaga.

Dari domestik, Purbaya mengatakan sektor keuangan mampu menjaga kinerja konsumsi tetap kuat. Hal itu juga diiringi oleh perbaikan keyakinan konsumen terhadap kinerja pemerintah dan perekonomian yang terus membaik.

Penempatan kas pemerintah sebesar 200 triliun rupiah kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) katanya mampu meningkatkan likuiditas perekonomian, tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 13,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar 8 persen (yoy) per September 2025.

Sedangkan dari faktor eksternal khususnya global, pertumbuhan ekonomi dunia masih terdampak oleh tarif impor Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan ketidakpastian tetap tinggi. Meski begitu, ekspektasi terhadap perbaikan ekonomi ke depan mulai menguat.

Di AS, aktivitas ekonomi masih lemah berdampak pada berlanjutnya pasar tenaga kerja, yang memicu penurunan Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi kisaran 3,75 persen hingga 4 persen.

Sementara Eropa, Jepang, Tiongkok dan India masih terlihat melemah seiring dengan konsumsi rumah tangga yang lesu. Namun demikian, Dana Moneter Internasional (IMF) telah merevisi naik pertumbuhan ekonomi global dari 3 persen menjadi 3,2 persen pada proyeksi terbaru di Oktober 2025.

Dengan mempertimbangkan hal itu, rapat KSSK menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respons kebijakan yang efektif.

Rapat KSSK pada Jumat (31/10) menyepakati upaya bersama untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga anggota KSSK, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sinergi juga akan dijalin erat bersama kementerian/lembaga lain dengan tujuan memastikan stabilitas sistem keuangan terus terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Relatif Stagnan

Pakar ekonomi dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Ermatry Hariani, yang diminta tanggapannya mengatakan, pernyataan Menkeu memang beralasan karena didukung sejumlah faktor di lapangan seperti pertumbuhan dan tingkat inflasi yang terkendali, serta kinerja perbankan yang stabil.

“Pernyataan pak Purbaya cukup beralasan karena meskipun pertumbuhan ekonomi global relatif stagnan, kita masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif, dan tingkat inflasi yang relatif terkendali. Inflasi kita berada di dalam kisaran antara 2,5 persen. Hal itu membantu stabilitas harga dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Selain itu perbankan juga menunjukkan kinerja yang stabil dengan pertumbuhan kredit yang positif dan rasio non-performing loan (NPL) yang relatif rendah. Dengan didukung kebijakan makroprudensial BI yang luwes, maka hal itu akan mendorong intermediasi perbankan dan pertumbuhan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Erma menambahkan, stabilisasi tersebut juga terbukti dapat menjaga tingkat monsumsi rumah tangga masyarakat yang masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

“Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi rumah tangga terus meningkat, didorong oleh peningkatan aktivitas dan mobilitas rumah tangga, serta meningkatnya kegiatan wisata dan konsumsi restoran. Tahun lalu konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,94 persen yang berkontribusi cukup besar terhadap ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa adanya fenomena FOMO (Fear of Missing Out) bisa meningkatkan risiko finansial dan ketidakcukupan pangan, jadi tetap perlu edukasi dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan Pemerintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi dan menyalurkan bantuan sosial (Bansos)

Bansos itu ada beberapa jenis, seperti program keluarga harapan atau PKH, lalu bantuan sembako (sembilan bahan pokok), serta Kartu Prakerja. “Skema penyaluran Bansos seperti ini memungkinkan masyarakat untuk terus berbelanja,”papar Esther.

Esther juga mengimbau agar belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dioptimalkan sehingga bertindak sebagai “shock absorber” dan stimulan.