Meski Anggaran Terpangkas, Jakarta Tak Surut! Ini Jurus Pramono Bangkitkan Ekonomi Kreatif

JAKARTA - Gelora Bung Karno di Sabtu (25/10) pagi itu sedikit berbeda, derap langkah pelari, atau warga yang berolahraga pagi disertai keringat yang mengucur deras menjadi pemandangan awam di lokasi tersebut.

Namun kala itu, Plaza Tenggara Gelora Bung Karno diramaikan lapak-lapak yang menjajakan beragam hal dalam kegiatan dalam kegiatan Jakarta Economic Fair (JEF) 2025.

Mulai dari makanan seperti kopi, jus, nasi pecel hingga cokelat. Beragam pakaian hingga atribut olahraga ditawarkan ke pengunjung Ada delapan puluh lapak yang memenuhi bazar yang digelar Bank Indonesia yang berkolaborasi dengan Pemprov DKI serta Otoritas Jasa Keuangan hingga Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diberikan ruang menjajakan langsung produk mereka kepada pengunjung, tentu dengan syarat transaksi harus dilakukan secara non tunai.

Dalam kegiatan tersebut Bank Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari sejumlah diskusi yang diinisiasi oleh bank sentral tersebut kepada Pemerintah DKI Jakarta yang langsung dihadiri Gubernur Pramono Anung.

Dari sejumlah hal, pariwisata dan ekonomi kreatif diusulkan untuk menjadi fokus pemerintah dalam mengantarkan Jakarta sebagai Kota Global Berkelanjutan.

Adanya pengetatan di bidang anggaran membuat pemerintah daerah harus memutar otak untuk mencari sumber cuan baru yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini berawal dari langkah taktis pemerintah pusat melakukan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah.

Sontak keputusan yang diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi ini ditanggapi beragam oleh kepala daerah. Bahkan sejumlah kepala daerah berbondong-bondong datang ke Jakarta mempertanyakan hal tersebut secara langsung melalui pertemuan dengan Sang Menteri Koboi.

Aksi protes dilakukan karena banyak daerah yang sangat bergantung pada dana bantuan pusat tersebut, bahkan menjadi fondasi dalam pembangunan daerah.

Bantuan yang tahun-tahun sebelumnya dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Bahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mencoba melobi pemerintah pusat untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang ada di daerah menggunakan dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Mahyeldi setuju dengan keputusan pemotongan DBH tersebut dengan syarat tanggungan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditanggung pusat. Namun usulan tersebut tak membuat Menteri Keuangan mengubah keputusan dan tetap melakukan pemotongan dana bantuan pusat tersebut.

Solusinya pemerintah daerah harus secara mandiri menemukan formula untuk menambah pendapatan daerah agar mampu menstabilkan neraca keuangan serta berbelanja sesuai program pembangunan yang telah direncanakan.

DKI Jakarta

DKI Jakarta sebagai daerah penunjang ekonomi nasional juga mengalami pemotongan dana bantuan yang nilainya cukup fantastis. Pemprov DKI Jakarta harus merelakan pemotongan anggaran bantuan senilai Rp15,4 triliun. Nilai tersebut bahkan hampir dua kali lipat dari APBD Sumatera Barat sebesar Rp7,07 triliun pada 2024.