Usulan Warganet Jadi Pertimbangan DKI dalam Penetapan Tarif JakLingko

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mempertimbangkan usulan masyarakat terkait pengenaan tarif untuk Mikrotrans atau JakLingko dibandingkan harus menaikkan tarif Transjakarta.

“Jadi, kadang kala, kita kasih gratis pun salah. Tapi nggak apa-apa, masukan itu akan kami pertimbangkan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota, Kamis (30/10).

Kendati demikian, Pramono memang mengakui banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan JakLingko seperti pengemudi ugal-ugalan, tidak ramah kepada penumpang, hingga membawa keluarga ikut bekerja.

Atas keluhan tersebut, masyarakat pun mengusulkan agar sebaiknya JakLingko yang sebelumnya gratis nantinya dipungut tarif

Hal ini diharapkan sopir atau pramudi JakLingko tak lagi berlaku seenaknya karena kerap membuat penumpang tak nyaman.

“Memang, Mikrotrans ini, kami juga nggak mau seakan-akan sekarang menjadi milik pribadi. Di lapangan seperti itu. Nyetir bawa keluarganya, anaknya ada di sampingnya. Nggak boleh terjadi, tetap harus bekerja profesional,” jelas Pramono.

Sementara itu, besaran kenaikan tarif Transjakarta juga masih dikaji oleh Pemerintah Jakarta. Namun, Pramono memastikan kenaikan tarif pasti akan terjadi.

Menurut Pramono, meskipun tarif saat ini masih berlaku, beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI cukup besar.

Pemerintah, katanya, harus menanggung subsidi hingga Rp9.700 per tiket.

Kondisi ini kian terasa berat mengingat dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2026 dipangkas hingga Rp15 triliun.

“Kami sedang memfinalkan untuk itu. Sebenarnya di tarif yang lama pun, kami sudah memberikan subsidi per tiket Rp9.700. Kan terlalu berat, kalau terus-menerus seperti itu apalagi DBH-nya dipotong,” kata Pramono.

Terlebih lagi, Pramono juga sempat mengklaim bahwa sebagian besar tarif transportasi umum di Jakarta merupakan yang paling murah dibandingkan dengan daerah lainnya.