Bulog Sudah Salurkan 2.580 Ton Beras SPHP di Pantai Barat Aceh

Meulaboh -- Perum Bulog Cabang Meulaboh, Aceh, menyebutkan distribusi beras dalam Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah pantai barat Aceh sejak Januari hingga Oktober 2025 sudah mencapai 2,58 juta kilogram (2.584 ton) beras.

“Kami terus berupaya meningkatkan penyaluran beras SPHP kepada masyarakat, sehingga distribusi beras ke masyarakat lebih banyak dengan harga terjangkau,” kata Kepala Perum Bulog Cabang Meulaboh, Suhadi kepada ANTARA di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Rabu.

Suhadi menyebutkan total realisasi beras SPHP Januari-Oktober di wilayah kerja Perum Bulog Cabang Meulaboh, Aceh yaitu untuk penyaluran di Kabupaten Aceh Barat sudah mencapai 1.043.175 kilogram (1.043,18 ton).

Kemudian di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 571.325 kilogram (571,33 ton), Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 282.350 kilogram (282,35 ton), serta di Kabupaten Simuelue Aceh sebanyak 687.345 kilogram (687,35 ton).

“Adapun total penyaluran beras SPHP untuk Kantor Cabang Meulaboh sebanyak 2.584.195 kilogram (2.584,2 ton),” kata Suhadi menambahkan.

Menurut dia, penyaluran beras tersebut dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pedagang yang telah menjadi mitra resmi Bulog.

Para pedagang menjual beras SPHP sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET beras Rp13.100 per kilogram.

Suhadi menyebutkan penyaluran beras SPHP juga dilakukan melalui program gerakan pangan murah (GPM), dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah, TNI, Polri dan dibantu pengawasan oleh satgas pangan di Kabupaten Aceh Barat.

Pihaknya berharap program SPHP ini mampu meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan beras yang terjangkau serta membantu menstabilkan harga di pasar.

“Saat ini kami terus berupaya menyalurkan secara masif beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui kegiatan gerakan pangan murah, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan beras dengan harga murah dan terjangkau,” katanya.

Dia menyebutkan beras SPHP merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mengintervensi pasar, dengan harapan dapat menstabilkan harga beras dan daya beli masyarakat dapat terjaga.