Kopdes Merah Putih Bantu Kendalikan Inflasi

Ketika operasionalisasi Kopdes Merah Putih berjalan, proses monitoring inflasi akan lebih detil dan komplit sehingga pemerintah bisa langsung intervensi untuk mengendalikan gejolak harga.

JAKARTA – Pemerintah menaruh optimisme tinggi terhadap operasional Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai instrumen strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi local, seperti meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pembiayaan, serta menciptakan stabilitas harga di tingkat akar rumput. Karenanya, Kopdes/Kel Merah Putih bukan hanya motor penggerak ekonomi rakyat, melainkan juga alat efektif untuk menjaga keseimbangan inflasi di tingkat daerah dan nasional.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, setelah koperasi beroperasi, dipastikan akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi harga pangan. Selain itu, koperasi tersebut akan menjadi lembaga ekonomi terbawah yang langsung jadi kanal distribusi terhadap program-program terkait dengan penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi pada masyarakat.

"Ketika operasionalisasi koperasi desa/ kelurahan ini berjalan maka proses monitoring inflasi akan lebih detil dan komplit dan intervensi pemerintah (untuk mengendalikan inflasi) bisa langsung," kata Ferry dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah, di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10).

Selain itu, Ferry juga kembali menegaskan Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat berfungsi sebagai offtaker hasil produksi masyarakat baik dari sektor perkebunan, pertanian hingga kerajinan. Produk-produk dari masyarakat tersebut, dapat disimpan di dalam gudang yang dikelola oleh Kopdes untuk kemudian dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat ketika terjadi gejolak harga.

Di sinilah Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan dan melakukan stabilisasi harga. "Seperti gabah dari petani bisa dibeli oleh Koperasi kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka untuk membantu menjaga stok dan mencegah lonjakan harga," katanya.

Ferry mengungkapkan hingga Oktober 2025, sebanyak 82.223 koperasi desa telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota. Dari jumlah tersebut, sekitar 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui datanya termasuk data terkait status kepemilikan gerai yang beroperasi.

Salurkan Pembiayaan

Sementara itu, pengamat keuangan M Rizal Taufikurahman menilai bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan tetap selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada Kopdes/Kel Merah Putih meskipun pemerintah telah memberikan skema jaminan melalui dana desa.

“Dalam kacamata kebijakan, langkah ini (jaminan pemerintah) baru berfungsi sebagai pemicu kepercayaan, bukan penentu keberhasilan program,” kata Rizal, yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan tantangan utama terletak pada belum adanya rekam jejak bisnis koperasi, lemahnya tata kelola keuangan, serta minimnya disiplin arus kas. Menurut dia, selama mekanisme first-loss guarantee belum diatur secara rinci—termasuk penanggung risiko pertama, batas nominal jaminan, dan kecepatan klaim—perbankan akan tetap berhati-hati.

Dia menyarankan agar pembiayaan sebesar 216 triliun rupiah yang telah disiapkan untuk Kopdes Merah Putih dapat benar-benar menggerakkan ekonomi desa, orientasi program perlu bergeser dari penyaluran dana menjadi pembiayaan berbasis produktivitas dan arus kas riil.