Pemerintah Dorong Akses Listrik Merata Hingga Wilayah 3T

Jakarta – Pemerintah harus terus mempercepat pemerataan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan energi nasional. Melalui berbagai program elektrifikasi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerintah menargetkan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan listrik yang andal dan terjangkau.

Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (Puskep UI) mengatakan capaian rasio elektrifikasi nasional sebesar 99,83 persen menjadi komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi hingga ke pelosok negeri.

"Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh rakyat Indonesia telah menikmati listrik, termasuk di daerah 3T seperti Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan perbatasan Kalimantan,” ujar Direktur Eksekutif Puskep UI Ali Ahmudi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/10).

Seperti dikutip dari Antara, menurut Ali, keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan berbagai skema teknologi terbaru ketenagalistrikan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hybrid, serta sistem microgrid di pulau-pulau kecil yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama.

"Langkah tersebut merupakan kemajuan penting yang perlu terus dikembangkan agar hasilnya lebih optimal," katanya.

Ali menjelaskan, keberhasilan elektrifikasi di wilayah 3T menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan energi, karena akses listrik memungkinkan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi di daerah yang sebelumnya tertinggal.

Lebih jauh, Ali menegaskan, pemerataan listrik di seluruh wilayah juga memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong produktivitas lokal, serta memperluas basis pengguna energi domestik.

Selain meningkatkan akses, pemerintah juga harus menekankan pentingnya keberlanjutan energi. Program elektrifikasi ke depan diarahkan tidak hanya untuk menghadirkan listrik bagi semua warga, tetapi juga untuk mendorong produktivitas ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan wilayah, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Energi Terbarukan

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi nasional saat ini telah mencapai 99,1 persen.

Wilayah yang belum terjangkau listrik merupakan daerah dengan kondisi geografis menantang, seperti pulau-pulau kecil dan kawasan pedalaman.

"Untuk menjangkau wilayah tersebut, pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan," ujarnya, di Jakarta, Rabu (22/10).

Pemerintah juga sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi.

Bahlil menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat capaian elektrifikasi hingga 100 persen.

Menurut dia, upaya yang dilakukan pemerintah di antaranya melalui program listrik desa (lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) sebagai wujud komitmen negara dalam pemerataan energi.