Menkop: Operasi Kopdes Merah Putih Efektif Perkuat Rantai Pasok dan Kendalikan Inflasi Daerah

Bandung - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai instrumen baru penguatan ekonomi desa, sekaligus bisa membantu mengendalikan dan menopang stabilisasi inflasi daerah bahkan nasional.

Menurut Ferry, setelah Kopdes/Kel Merah Putih beroperasi, dipastikan akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi harga pangan dan menjadi lembaga ekonomi terbawah yang langsung jadi kanal distribusi terhadap program-program pemerintah yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi pada masyarakat.

"Ketika operasionalisasi koperasi desa/kelurahan ini berjalan maka proses monitoring inflasi akan lebih detil dan komplit dan intervensi pemerintah (untuk mengendalikan inflasi) bisa langsung," kata Ferry dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah, di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10).

Selain itu, Ferry juga kembali menegaskan Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat berfungsi sebagai offtaker hasil produksi masyarakat baik dari sektor perkebunan, pertanian hingga kerajinan.

Produk-produk dari masyarakat tersebut, dapat disimpan di dalam gudang yang dikelola oleh Kopdes untuk kemudian dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat ketika terjadi gejolak harga. Di sinilah Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan dan melakukan stabilisasi harga.

"Seperti gabah dari petani bisa dibeli oleh Koperasi kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka untuk membantu menjaga stok dan mencegah lonjakan harga," katanya.

Karena itu, kata Ferry, pemerintah berkomitmen dalam mempercepat operasionalisasi dan pembangunan Kopdes Merah Putih, dengan percepatan pembangunan sarana gerai dan gudang serta sarana fisik lainnya di tiap Kopdes/Kel Merah Putih.

Ferry menekankan bahwa tahap percepatan pembangunan fisik menjadi kunci operasional koperasi desa secara nasional sebagaimana ditetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Ditargetkan pada Maret 2026 seluruh aset fisik berupa gudang, gerai dan sarana pendukung lainnya sudah terbangun untuk kemudian dioperasikan.

Ia meminta dukungan dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk membantu melakukan inventarisasi tanah yang akan digunakan sebagai tempat berdirinya gerai dan gudang tersebut, yang setiap harinya dibutuhkan pendataan tanah minimal 1.000 titik tanah di daerah agar pembangunan dapat segera dilakukan.

"Setiap hari kita harus inventarisasi minimal 1.000 data tanah karena pada Rapat Kabinet Paripurna, Presiden menyampaikan target seluruh pembangunan fisik Koperasi Desa bisa selesai dan siap beroperasi pada Maret 2026," kata Ferry.

Ferry mengungkapkan hingga Oktober 2025, sebanyak 82.223 koperasi desa telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota. Dari jumlah tersebut, sekitar 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui datanya termasuk data terkait status kepemilikan gerai yang beroperasi.

"Setelah peresmian, kami bergerak cepat membangun fisik gudang dan gerai. Saat ini kami fokus pada pembangunan fisik sebagai prasyarat operasionalisasi Kopdes," tuturnya.

Ferry berharap operasionalisasi Kopdes Merah Putih secara nasional di tahun 2026 mendatang akan membantu pencapaian target pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi delapan persen dan juga swasembada pangan nasional. Dengan mandiri dari sisi pangan dan energi, Indonesia diharapkan dapat menekan impor produk-produk yang menjadi kebutuhan hidup rakyat Indonesia.

"Kalau koperasi desa berjalan, negara kembali hadir menguasai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kita bisa kurangi impor dan membangun swasembada pangan, energi, dan sektor strategis lainnya," ujar Ferry.